Trending Topic

KPK Anggap Dana Rp2,3 Triliun Mahal, Anies Dituntut Jawab Interpelasi Formula E Agar Clear

KPK menganggap dana Rp2,3 triliun Formula E terlalu mahal. DPRD DKI Jakarta mempertanyakan Anies Rasyid Baswedan terkait anggaran yang besar itu.

Tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

TRIBUNPALU.COM - Penyelenggaraan Formula E menjadi sorotan publik bahkan menuai pro dan kontra.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan tengah menyelidiki beberapa aspek terkait hal itu.

KPK menganggap dana Rp2,3 triliun yang dibayarkan kepada pihak Formula E terlalu mahal.

Sebab, negara lain yang pernah menyelenggarakan Formula E hanya mengeluarkan Rp 1,7 miliar sampai Rp17 miliar saja.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait anggaran yang besar untuk menyelenggarakan event Formula E tersebut.

"Aspek yang tengah diselidiki KPK seperti mahalnya biaya penyelenggara Formula E di Jakarta itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa di Jakarta bisa menjadi lebih mahal dibandingkan negara lain?

Di kemanakan dana tersebut, menurut saya dengan adanya Langkah interpelasi dari Fraksi kami, PDI Perjuangan justru bisa menjadi suatu terobosan untuk Gubernur Anies.

Pak Anies bisa menggunakan panggung interpelasi ini untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai komitmen fee sebesar Rp560 miliar yang masih simpang siur."

Baca juga: Dulu Komentar Singkat, Kini Anies Baswedan Bicara Banyak Soal Formula E Usai Nama Jokowi Disebut

Baca juga: Jokowi Terseret Polemik Gelar Formula E, DPRD DKI: Makin Ngawur, Tak Perlu Bawa Nama Presiden

Formula E.
Formula E. (Instagram/fiaformulae)

" Langkah interpelasi ini justru bisa menolong Pak Anies menjaga nama baiknya terkait isu kelebihan bayar dana komitmen fee tersebut. Kemudian terkait dengan penyidikan KPK, saya harap pak Anies harus bisa kooperatif dan menghargai KPK sebagai lembaga anti korupsi yang sampai sekarang masih terpercaya.

Dan juga Pak Anies harus bisa menjelaskan perkara itu kepada masyarakat. Kenapa Pemprov tidak bisa bayar yang lebih murah? Apakah dari BUMD itu tidak melakukan daya tawar atau malah sengaja apapun permintaan langsung disetujui," kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Oleh karena itu, Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- meminta Gubernur Anies untuk menunggu KPK yang tengah menyelidiki beberapa aspek terkait penyelenggaraan Formula E.

Saat ini, KPK sedang mengumpulkan keterangan dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi di balik rencana perhelatan balap mobil itu.

Baca juga: Kali Ini Bukan Jempol, Anies Baswedan Jawab Irit Soal Gelaran Formula E: Nice Try

Baca juga: Ada Sinyal Jokowi Dukung Formula E, PDIP Tetap Ngotot Interpelasi: Anies Baswedan Tabrak Aturan

"Pak Anies jangan gegabah, hargai juga kinerja KPK. Kita tunggu penyelidikan dari KPK, ada atau tidaknya unsur dugaan korupsi di pagelaran Formula E.

Saya mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas mengenai hal ini, jangan sampai ada oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam pagelaran Formula E ini." tutur Ketua IKAL ( Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI ) PPRA Angkatan LXII tersebut.

Selain itu, kata Kent, pagelaran Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan hal tersebut harus dipertanggung jawabkan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved