KKB Papua
KKB Disebut Teroris Bikin Konflik di Papua Makin Memanas, Anggota DPR: Harus Dicabut
Penyematan status teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai semakin memanaskan konflik di Papua.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Penyematan status teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai semakin memanaskan konflik di Papua.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris.
Namun menurut TB Hasanuddin, ada beberapa hal perlu diperdalam soal penyematan status teroris kepada KKB Papua.
Menurutnya definisi teroris pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap organisasi KKB di Papua juga perlu mempertimbangkan lagi untung ruginya bagi kepentingan negara dan bangsa.
Baca juga: KKB Ditembak Mati hingga Kamtibmas Terus Terusik, Kapolda Papua Disarankan Mundur dari Jabatannya
Menurutnya penetapan KKB sebagai teroris berdampak pada tereduksinya konflik di Papua menjadi masalah keamanan.
Hal tersebut menurutnya menimbulkan pergeseran seolah masalah di Papua menjadi hanya masalah keamanan.
Selain itu, kata dia, dengan menetapkan KKB sebagai teroris justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi.
Penetapan tersebut, menurutnya juga menambah efek trauma bagi Orang Asli Papua dan dapat mengganggu upaya untuk mendorong pembangunan manusia Orang Asli Papua yang lebih komprehensif.
Selain itu, kata dia, korban jiwa bisa bertambah mengingat sejak dinyatakan sebagai teroris korban malah terus berjatuhan.
Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme.
Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks.
Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak.
Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Papua yang disiarkan di kanal Youtube Imparsial Indonesia pada Kamis (2/12/2021).
