Elektabilitas Tinggi Tak Jamin Anies, Ganjar, dan RK Maju Pilpres 2024, PKB: Sudah Mau Pensiun

TRIBUNPALU.COM - Meski dinilai memiliki elektabilitas tinggi berdasar survei Politika Research and Consulting.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebut hal itu tak menjamin Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Ridwan Kamil  bisa maju dalam Pilpres 2024.

"Saya melihat momentum yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada dalam survei itu belum sampai pada momentumnya. Karena Pak Ganjar, Anies, RK itu sebentar lagi pensiun (masa jabatannya--red), jadi momentum politiknya akan hilang seiring waktu," kata Politikus PKB Jazilul Fawaid dalam rilis survei Politika Research and Consulting yang berkolaborasi dengan Paremeter Politik Indonesia, Senin (27/12/2021).

Jazilul pun menyoroti perolehan elektabilitas para kepala daerah tersebut yang tidak mencapai angka 30 persen.

Wakil Ketua MPR RI itu memandangnya sebagai pertanda bahwa elektabilitas yang diperoleh saat ini tidak menjamin mereka bisa menjadi presiden kelak.

"Saya sudah belajar ke semua lembaga survei, jika belum angkanya 30 persen, belum ada jaminan untuk menjadi presiden," ujar Jazilul.

Lembaga survei Politika Research and Consulting yang berkolaborasi dengan Parameter Politik Indonesia menyebut ada sejumlah nama kepala daerah masih mendominasi hasil survei capres.

"Kalau melihat peta koalisi dan pencapresan masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang saat ini menjadi kepala daerah yang kemudian juga didominasi oleh elite-elite partai poltik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam diskusi virtual, Senin (27/12/2021).

Diketahui, sejumlah nama kepala daerah tersebut antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga Khofifah Indarparawansa.

Adi menambahkan kepala daerah tersebut memiliki tantangan besar ke depannya, apabila mereka sudah habis masa jabatan baik pada 2022 maupun 2023.

Apalagi, pilkada pada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan dan dialihkan penyelenggaraannya secara serentak bersaman dengan Pemilu 2024.

"Misalnya dalam beberapa survei yang kita lakukan tantangan terbesar yang dimiliki kepala daerah itu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi kepala daerah di 2022 dan di 2023," kata Adi.

Selama kekosongan masa jabatan itu, Adi mengatakan posisi kepala daerah akan digantikan dengan pelaksana tugas (plt) yang akan ditunjuk pemerintah pusat.

"Nah sebagai sebuah tambahan ketika ditanya oleh publik ini data yang sebenarnya kita miliki cuma tidak ditampilkan. Mereka cukup yakin, publik cukup yakin Plt kepala daerah ini akan maksimal dan bekerja secara total kalau sudah tanggung jawabnya itu diberikan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk Plt," kata dia.

Berikut elektabilitas para kepala daerah terkait Pilpres 2024: