UIN Datokarama

Temui Jusuf Kalla, Dosen UIN Datokarama Belajar Strategi Komunikasi Perdamaian

Dalam pertemuan itu, JK menjelaskan, konflik disebabkan tidak adanya keadilan politik dan ekonomi di suatu daerah

Editor: mahyuddin
handover
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Sulawesi Tengah menemui Wakil Presiden Indonesia ke-12 Jusuf Kalla. Adapun akademisi yang hadir dalam pertemuan itu adalah Attock Suharto dan Ardillah Abu. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Sulawesi Tengah menemui Wakil Presiden Indonesia ke-12 Jusuf Kalla.

Adapun akademisi yang hadir dalam pertemuan itu adalah Attock Suharto dan Ardillah Abu.

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta.

Dosen UIN Datokarama Ardillah mengatakan, pertemuannya itu membahas strategi komunikasi perdamaian dengan Jusuf Kalla.

“Ini juga bagian penelitian disertasi Suharto berjudul Strategi Komunikasi Politik JK, studi kasus Konflik Poso,” katanya via WhatsApp, Sabtu (22/1/2022).

Dalam pertemuan itu, JK menjelaskan, konflik disebabkan tidak adanya keadilan politik dan ekonomi di suatu daerah

Baca juga: UIN Datokarama Palu Kerahkan Mahasiswa KIP Kuliah Gaet Calon Maba di Sulbar

Untuk menangani konflik penting, lanjut Ardillah, kiranya mengetahui akar masalah tersebut.

“JK juga menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik. Dia terlebih dahulu menelusuri akar persoalannya, terjun langsung di lapangkan memehami karakteristik masyarakat atau bahasa daerah, maupun budayanya,” jelas Ardillah.

Selain itu, JK juga menyebut pemahaman tentang simpul simpul tokoh berpengaruh di dalam masyarakat juga sangat penting.

“Yang paling penting kita harus netral. Dan berda di tengah-tengah. Sehingga kita mampu diterima oleh semua pihak yang berkonflik,” tutur Ardillah mengutip perkataan JK.

Baca juga: Diskusi dan Bedah Buku Muhammad Adnan Arsal, Kisah Perjuangan Mengawal Penyelesaian Konflik di Poso

Pada Konflik Poso, JK juga terus memantau, bahkan menciptakan keadilan, baik sisi politik, maupun ekonomi

Pada sisi ekonomi misalnya, JK memberdayakan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Dari sisi politik. Partisipasi politik atau kekuasaan diatur dengan seimbang antara dua pihak.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved