Diskusi Sharing KPU Sulteng Soroti Potensi Konflik Hukum Pascaputusan MK

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar diskusi bertajuk Gelar Sharing Hukum Pemilu dan Pemilihan edisi perdana, Kamis (14/8/2025), melalui sambungan Zoom.

Kegiatan dengan tema “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemisahan Pemilu Tingkat Nasional dan Pemilu Tingkat Daerah Digugat! Bisakah?” ini diikuti jajaran pengurus KPU Sulteng dan KPU Kalimantan Tengah.

Salah satu pemateri, Rudyanti D Tobing, akademisi sekaligus anggota Bawaslu Kalteng periode 2018–2023, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilu.

“Setiap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan presiden tetap harus mendapat persetujuan DPR,” jelasnya.

Menurut Rudyanti D Tobing, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dilihat dari tiga aspek tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

“Putusan ini bisa saja digugat apabila bertentangan dengan undang-undang dan mendapat persetujuan DPR,” tambahnya.

Ia menjelaskan, meskipun Putusan MK 135 memiliki alasan kuat seperti efisiensi waktu, peningkatan kualitas pemilihan, mencegah kelelahan penyelenggara, serta memperbaiki kualitas kepala daerah, namun tetap harus berpijak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sementara itu, akademisi sekaligus mantan anggota KPU Sulteng periode 2013–2023, Sahran Raden, menilai putusan MK memang menjadi salah satu sumber hukum, tetapi undang-undang tetap menempati posisi tertinggi.

“Kita harus melihat apakah putusan MK ini bertentangan dengan UUD atau tidak, meskipun sifat keputusan MK final dan mengikat,” ujar Sahran Raden.

Menurutnya, KPU dan Bawaslu perlu merancang norma penyelenggaraan pemilu agar bisa menyesuaikan dengan dinamika putusan MK.

Senada, anggota KPU Sulteng periode 2013–2028, Darmiati, mengingatkan agar para pembuat kebijakan memperhatikan dampak politik dari putusan tersebut.

“Jika ada hukum baru yang lahir, maka harus sesuai, adil, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Melalui forum ini, KPU Sulteng berharap penyelenggaraan pemilu ke depan semakin demokratis dengan landasan hukum yang kuat dan konsisten.

Pokok Permasalahan Putusan MK