Kalimantan Ibu Kota Negara Baru, Wagub DKI Jakarta Ungkap Ada 60 Undang-undang Perlu Direvisi

Lalu UU yang perulu dimulai sejak awal yaitu undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang Kota.

Seperti diberitakan Tribunnews sebelumnya UU IKN telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.

Keputusan sahnya UU IKN ini disetujui oleh delapan fraksi yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar, PPP, PAN, dan PKB.

Sedangkan fraksi PKS menjadi satu-satunya yang tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN.

Sementara nama IKN baru yang telah diumumkan akan bernama Nusantara.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat Pansus RUU IKN dengan pemerintah pada 17 Januari lalu.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat (14 Januari 2022). Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," ujar Suharso.

Sebelum Suharso mengumumkan nama IKN baru, dirinya juga mengatakan terdapat 80 calon nama yang telah diusulkan.

Diantaranya ada Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura.

Namun akhirnya diputuskan bernama Nusantara karena menurut Suharso memang istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

Selain itu juga menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," jelas Suharso.

Sementara untuk pendanaan, pemerintah telah mengumumkan skema pembiayaan yaitu dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 53,3 persen seperti dikutip dari Kompas.com.

Untu sisanya dana diperoleh dari Kerjasama Pemerinah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

(*/ TribunPalu.com / Tribunnews.com )