Fakta Konflik di Desa Wadas, Bermula Warga Tolak Pemerintah Bangun Tambang hingga 64 Orang Ditangkap

Di sosial media, tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, #WadasTolakTambang kemudian viral dengan video-video yang menunjukkan lokasi di lapangan. 

Tribunnews.com/Dok LBH Yogyakarta
Ibu-ibu yang menolak tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo saat berunjuk rasa. 

TRIBUNPALU.COM - Satu desa bernama Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sedang menjadi sorotan. 

Warga desa hingga DPR bahkan kementerian buka suara terkait konflik di Desa Wadas itu. 

Dilansir dari Tribunnews.com, konflik di sana dimulai ketika pemerintah berencana mengambil batu andesit yang ada di Desa Wadas untuk digunakan sebagai material pembangunan Waduk Bener. 

Baca juga: Ahli Sebut Kasus Wadas Adalah Korupsi Pasal yang Pelakunya Penegak Hukum, Ini Penjelasannya

Baca juga: KSP Moeldoko Sebut Akan Ada Evaluasi soal Keberadaan Ratusan Aparat di Desa Wadas, Purworejo

Setidaknya, ada 124 hektar lahan di sana yang rencananya akan menjadi tambang batu andesit.

Waduk Bener atau Bendungan Bener sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo

Konstruksi bangunan ini sendiri sudah dimulai pada 2018 dan rencananya bakal selesai pada 2023. 

Sumber air Bendungan Bener berasal dari Sungai Bogowonto yang merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah.

 

Pembiayaan proyek ini sendiri mencapai lebih dari Rp 2,06 triliun yang diambil dari dana APBN.

Waduk ini, juga rencananya akan  memiliki kapasitas sebesar 100.94 meter kubik dan untuk mengairi lahan seluas 15069 hektare, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW. 

Selain itu, bendungan ini juga akan memasok sebagian besar kebutuhan air di Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Berikut sejumlah fakta terkait penolakan warga terhadap penambangan batu andesit:

1. Alasan Warga Menolak Tambang

Sejak adanya rencana pembangunan waduk dan penambangan batu andesit, warga sendiri terpecah antara penolak dan pendukung. 

Sejumlah warga yang menolak memiliki berbagai alasan termasuk masalah ekologi dan masalah ekonomi. 

Lahan yang digunakan dianggap merupakan lahan warga yang sudah digunakan secara turun temurun dan dijaga kelestariannya. 

Batu andesit yang akan diambil untuk Waduk bener juga berada di bukit yang ada di Desa Wadas

Hal itu lah yang menjadi titik tolak warga dan awal mula perlawanan. 

Warga sendiri menyebut bahwa bukit itu merupakan penyangga Bedah Menoreh dan sudah ada di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Purworejo.

"Perbukitan Wadas itu penyangga Bedang Menoreh yang rawan bencana terutama tanah longsor. Jadi tidak bisa jadi penambangan. Akan tetapi, entah bagaimana RT/RW berubah kalau kawasan Wadas boleh ditambang," ujar Siswanto (30), melalui sambungan telepon Rabu (9/2/2022), dikutip dari Kompas.com.

"Warga sudah tahu turun-temurun dengan wilayahnya, bahkan tanpa proses AMDAL. Penambangan akan mengancam keselamatan warga Wadas dan sekitarnya. Perbukitan Wadas itu rawan bencana tanah longsor," urai Siswanto.

Penampakan ratusan polisi ke Desa Wadas, Purworejo di dalam tanah sengketa, Selasa (8/2/2022).
Penampakan ratusan polisi ke Desa Wadas, Purworejo di dalam tanah sengketa, Selasa (8/2/2022). (Tribunnews.com/Istimewa)

2. Konflik Muncul ke Permukaan

Meski sudah cukup lama menolak tambang, namun Desa Wadas mulai menjadi sorotan ketika ada ratusan polisi mendatangi Desa Wadas untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2/2022).

Videdo-video penampakan ratusan polisi datang ke Desa Wadas kemudian beredar luas di media sosial. 

Di sosial media, tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, #WadasTolakTambang kemudian viral dengan video-video yang menunjukkan lokasi di lapangan. 

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, mengatakan, setidaknya ada 250 petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP yang diterjunkan ke dalam satu desa. 

"Mendampingi sekitar 70 petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh," kata Iqbal Alqudusy. 

Pihaknya, mengakui ada ketegangan antara pihak kepolisian dan warga yang menolak tambang. 

Warga penolak tambang disebut melakukan provokasi kepada warga yang pro dan ditemukan ada senjata tajam. 

"Adu mulut dan ancaman kepada warga yang pro. Aparat kemudian mengamankan warga yang membawa sanjata tajam dan parang ke Polsek Bener," kata dia.

3. 64 Orang Termasuk Anak di Bawah Umur Ditangkap

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan bahwa ada 64 orang warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah ditangkap polisi buntut kericuhan di Desa Wadas

Meski begitu, kabar terakhir dari kepolisian menyebut bahwa warga yang ditangkap sudah dipulangkan.

Dari 64 orang yang ditangkap, ada sekitar 10 orang yang merupakan anak di bawah umur. 

"Sekitar 10 orang itu anak di bawah umur," kata Julian Dwi Prasetya, kuasa hukum warga Desa Wadas dari LBH DIY, dikutip dari Kompas.com.

Julian menyebut bahwa hingga kini warga Desa Wadas yang ditahan polisi belum dikembalikan kepada keluarganya. 

Bahkan, ada warga yang sudah ditahan lebih dari 24 jam. 

Padahal, seharusnya pihak kepolisian sudah melepaskan mereka jika kasus ini tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Sebagaimana permintaan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengtakan bahwa warga yang ditahan akan dilepas. 

Julian, juga menyampaikan bahwa sebagian warga ada yang mengalami kekerasan ketika ditangkap polisi. 

“Ada yang mengalami tindak kekerasan, ada yang diperlakukan tidak manusiawi juga waktu penangkapan,” ungkapnya. 

4. Ramai-ramai Mengecam Tindakan Represif

Tersebarnya apa yang terjadi di Desa Wadas membuat berbagai piihak baik dari organisasi politik, organisasi keagamaan, hingga banyak tokoh memberi respons. 

Kebanyakan dari mereka meminta petugas menarik pasukannya dan meminta pemerintah daerah setempat mengedepankan dialog. 

Misalnya Koordinator Jaringan Gusdurian yang juga putri dari Almarhum Gusdur Alissa Wahid yang merespons cepat kabar dari Desa Wadas

Dia, berharap bahwa pemerintah lebih mengedepankan dialog dan meminta Ganjar menunda pengukuran lahan yang dilakukan BPN.

"Berapa banyak rakyat kecil yg sudah dikorbankan atas nama pembangunan? Sampai sekarang, setiap berada di bandara Kulonprogo, saya selalu kirim fatihah utk kemaslahatan keluarga-keluarga yang dulu berjuang pertahankan tanah airnya. Semoga mereka baik-baik saja. Sampai kapan terus berulang?," katanya, Rabu (9/2/2022).

5. Ganjar Minta Maaf dan Datangi Warga

Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo juga langsung memberi respons terkait konflik di Desa Wadas

Ganjar meminta maaf dan memastikan warga yang ditangkap dibebaskan. 

Kemudian, di hari yang sama Ganjar langsung mendatangi warga di Desa Wadas dengan tangan yang masih terluka akibat kecelakaan sepeda. 

Di sana, Ganjar menemui kebanyakan warga yang pro terhadap pembangunan Waduk Bener

Dia, berpesan agar kedua belah pihak tidak berseteru dan nantinya warga yang belum setuju akan kembali diajak berunding.

"Saling menghormati, saling menghargai," kata Ganjar.

Ganjar, juga menyampaikan pesan agar uang yang didapat dari ganti rugi digunakan untuk hal produktif seperti tanah atau modal usaha. 

Ganjar lalu menyarankan agar pemuda yang ada di Desa Wadas bekerja di proyek bendungan jika membutuhkan pekerjaan.

"Enggak boleh ya, besok kalau sudah ada tetap dibelikan tanah, belikan rumah lagi, kalau masih ada sisanya buat modal usaha."

6. Respons Pemerintah Pusat

Pihak pemerintah pusat yang kerap memberikan pernyataan terkait situasi di Desa Wadas adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. 

Mafud, menegaskan pengukuran tanah di Desa Wadas akan tetap berlanjut.

"Kegiatan pengukuran tanah oleh Kanwil BPN Jawa Tengah, akan tetap dilanjutkan, dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis," dalam konferensi pers yang diikuti Tribunnews.com.

Meski begitu, penambangan batuan andesit dikatakan sudah melibatkan Komnas HAM. 

Pihaknya juga menegaskan bahwa apa yang dibangun pemerintah ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. 

“Bendungan dibangun untuk mengairi lahan sawah sekitar 15 ribu hektar untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mnegatasi banjir.”

“Jadi bendungan ini pada dasarkan untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jateng dan sekitarnya, ini sudah dimulai sejak tahun 2013.”

"Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk kepeluan bendungan itu, tapi memang sebagian lain masih belum setuju," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud meminta masyatakat tak terprovokasi dan mempercayakan permasalahan itu kepada pemerintah. 

Menurutnya, penolak juga sudah menggugat secara hukum namun tetap kalah hingga kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). (Tribunwow.com/Afzal Nur Iman)

Artikel ini diolah dari Kompas.com yang berjudul Apa Pentingnya Proyek Bendungan Bener dan Mengapa Terjadi Kericuhan di Desa Wadas?, dan Tribunnews.com yang berjudul Mahfud MD Tegaskan Pengukuran Tanah di Desa Wadas akan Tetap Dilanjutkan, Jadi Sumber Konflik Warga Wadas, Apa sebenarnya Batu Andesit Itu?, Awal Perlawanan Warga Wadas Menolak Pembangunan Bendungan, Takut Mata Pencaharian Hilang, Respons Ricuh Wadas, Alissa Wahid: Berapa Banyak Rakyat Kecil Dikorbankan demi Pembangunan?

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Fakta Konflik di Desa Wadas, Alasan Warga Menolak Tambang hingga Respons Pemerintah

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved