DPRD Palu
Temui Anggota DPRD Palu, KPK Bahas Operasi Tangkap Tangan
Ketua Tim Satgas KPK Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah sebuah prestasi.
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat
TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 455 kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 11 kasus terjadi di Sulawesi Tengah dengan perkara terakhir mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada 2020.
Namun demikian, Ketua Tim Satgas KPK Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah sebuah prestasi.
Hal itu disampaikan Basuki saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Jumat (11/2/2022).
"Semoga Sulteng tidak menambah lagi, cukup di Banggai Laut yang terakhir. Bagi KPK, melakukan tangkap tangan itu bukan suatu prestasi," ujarnya.
Baca juga: Sambangi DPRD Palu, KPK Paparkan 3 Strategi Pemberantasan Korupsi
Basuki menuturkan, operasi tangkap tangan justru menjadi bagian evaluasi bagi kinerja setiap perwakilan KPK di daerah.
Bahkan, kata dia, pimpinan KPK memberi rapor merah bagi mereka karena maraknya peristiwa tangkap tangan.
"Ketika ada peristiwa tangkap tangan, kami selalu dipanggil dan ditanya pimpinan mengenai apa yang kami lakukan. Seperti di Kolaka Timur dan Sulawesi Selatan, peristiwa tangkap tangan menjadikan nilai kinerja kami merah," ucap Basuki.
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/kpk-di-dprd-palu.jpg)