Senin, 4 Mei 2026

DPRD Palu

Temui Anggota DPRD Palu, KPK Bahas Operasi Tangkap Tangan

Ketua Tim Satgas KPK Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah sebuah prestasi.

Tayang:
Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/FANDY
KPK sambangi Kantor DPRD Palu terletak di Jl Moh Hatta, Kelurahan Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (11/2/2022) 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 455 kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia. 

Dari jumlah tersebut, 11 kasus terjadi di Sulawesi Tengah dengan perkara terakhir mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada 2020.

Namun demikian, Ketua Tim Satgas KPK Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah sebuah prestasi.

Hal itu disampaikan Basuki saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Jumat (11/2/2022). 

"Semoga Sulteng tidak menambah lagi, cukup di Banggai Laut yang terakhir. Bagi KPK, melakukan tangkap tangan itu bukan suatu prestasi," ujarnya.

Baca juga: Sambangi DPRD Palu, KPK Paparkan 3 Strategi Pemberantasan Korupsi

Basuki menuturkan, operasi tangkap tangan justru menjadi bagian evaluasi bagi kinerja setiap perwakilan KPK di daerah. 

Bahkan, kata dia, pimpinan KPK memberi rapor merah bagi mereka karena maraknya peristiwa tangkap tangan. 

"Ketika ada peristiwa tangkap tangan, kami selalu dipanggil dan ditanya pimpinan mengenai apa yang kami lakukan. Seperti di Kolaka Timur dan Sulawesi Selatan, peristiwa tangkap tangan menjadikan nilai kinerja kami merah," ucap Basuki.

(*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved