Palu Hari Ini

Wali Kota Palu Hadianto: Penertiban PKL Bukan Karena Adipura, Tapi Memang Harus Tertib

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam kunjungannya ke Kelurahan Mamboro Induk mendapatkan keluhan warga terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penulis: Alan Sahrir | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersama Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dalam kunjungannya ke Kelurahan Mamboro Induk mendapatkan keluhan warga terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menanggapi hal itu, Hadianto Rasyid mengatakan, penertiban PKL bukan karena adipura.

Namun memang harus tertib, karena Kota Palu merupakan ibu kota Sulawesi Tengah.

"Saya kalau ada layar disini, saya mau kasih lihat kepada komiu bagaimana impian saya agar kota ini menjadi kota hebat," papar Hadianto Rasyid, Sabtu (26/2/2022) siang.

Hadianto Rasyid menuturkan, terkadang dirinya marah kepada dinas terkait karena membiarkan pembangunan tanpa adanya izin.

Baca juga: Aksinya Terekam CCTV, Perusak Fasilitas Taman di Kilo 5 Luwuk Banggai Diduga Berjumlah 6 Orang

Karena tanpa izin itulah, banyak yang buka usaha tanpa membayar uang retribusi apa-apa ke pemerintah Kota Palu.

"Kemudian, komiu biarkan dia buka usaha padahal dia belum ada izin usahanya," ujar Hadianto Rasyid.

Hadianto Rasyid menambahkan, dengan tidak adanya pembayaran retribusi dari usaha yang dibangun tanpa izin itu membuat Kota Palu miskin.
Bahkan, masih banyak pelaku usaha yang berpenghasilan besar tidak memiliki IMB dan lain sebagainya.

"Kemudian mereka menuntut jangan ditertibkan, tapi pertanyaan apa yang mereka berikan kepada daerah, makanya saya minta kepada camat dan lurah agar dicatat semua para pelaku didaerahnya untuk didaftarkan usahanya di dinas terkait," tegas Hadianto Rasyid.

Hadianto Rasyid menyebut, banyak pedagang dari luar kota datang berjualan namun tidak memberikan apapun kepada daerah.

Olehnya, Hadianto Rasyid memerintahkan para lurah dan camat mendata semua pelaku usaha hingga tengak waktu 15 Maret.

Semua pengurusan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu gratis.

"Tidak mungkin kota kita ini bisa maju tanpa ada penerimaan daerah yang jelas, makanya saya kasih waktu para camat dan lurah sampai tanggal 15 Maret sudah harus terdata, kemudian yang belum izin usaha baik kecil, sedang dan besar harus punya semua," terang Hadianto Rasyid. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved