Bawa 6 Tuntutan, Besok BEM SI Geruduk Istana, BEM Nusantara Tempuh Jalur Berbeda
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara rencananya akan menggelar unjuk rasa skala besar di Jakarta dan di daerah.
TRIBUNPALU.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara rencananya akan menggelar unjuk rasa skala besar di Jakarta dan di daerah.
Unjuk rasa tersebut akan digelar pada Senin (11/4/2022) besok.
Setidaknya, ada 6 tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya memilih tetap berdemonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Baca juga: Legislator Nasdem Yahdi Basma Resmi Pimpin KKB Sulteng
"Kami tetap untuk melaksanakan aksi, walaupun nantinya audiensi kita akan audiensi di jalanan bersama seluruh massa aksi," kata Luthfi Yufrizal dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022).
BEM SI menyatakan sudah bersurat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo.
"Kami sudah bersurat, hari Jumat (8/4/2022) kemarin," ucap Luthfi.
Ia menyebut lebih kurang ribuan mahasiswa akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.
"Estimasi kami 1.000 orang dari universitas yang tergabung dalam aliansi BEM SI," ujarnya.
Sedikitnya enam tuntutan akan disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara, awal pekan besok.
Pertama, BEM SI mendesak Presiden Jokowi untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode.
Baca juga: Darurat Demokrasi, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Dikelilingi Pedagang: Isi Kepalanya Cuma Jualan!
Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.