Tak Hanya Mahasiswa, Ratusan Purnawirawan TNI juga Ikut Demo, Ini Tuntutan Mereka

TRIBUNPALU.COM - Sejumlah mahasiswa dan buruh saat ini tengah melakukan aksi untuk rasa.

Menurut pantauan rombongan mahasiswa dan buruh saat ini mulai masuk ke kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

Namun ternyata tidak hanya mahasiswa dan buruh saja yang ikut unjuk rasa, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) juga melakukan aksi demo.

Diketahui saat in FPPI sudah berada di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat Parkir IRTI Monas.

Ada hampir 100 massa sudah tiba di Jalan Medan Merdeka Selatan arah Gambir.

Mereka sudah berkumpul sejak Senin (11/4/2022) pukul 11.00 WIB.

Para peserta aksi itu memakai seragam seperti TNI.

Para peserta aksi juga terdiri dari ibu-ibu dan para pria lanjut usia.

Baca juga: Mahasiswa Bantah Ingin Gulingkan Jokowi, Ternyata Alasan Unjuk Rasa Ingin Sosok Ini Dipecat

Para pria lanjut usia itu mengaku dari pensiunan TNI baik TNI AD, AU, dan AL.

"Kami di sini dari berbagai daerah dan semuanya pensiunan TNI. Total massa sekira 300 orang," ujar Ketua Presidium FPPI Sugeng Warsa yang mengaku sebagai pensiunan TNI AD.

Kata Sugeng, kedatangan mereka ke aksi unjuk rasa kali ini ialah untuk mendukung dan mengawal mahasiswa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa.

Mereka juga menolak wacana jabatan Presiden 3 periode.

Pantauan Wartakotalive.com, Jalan Medan Merdeka Barat ataupun Jalan Medan Merdeka Selatan masih dibuka.

Belum ada massa yang menggunakan mobil komando tiba di lokasi aksi. 

Berikut daftar 4 tuntutan baru dari BEM SI yang dikutip dari akun instagram resmi BEM SI: 

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Berikut daftar 18 tuntutan BEM SI sebelumnya:

6 Tuntutan Aksi Massa pada 28 Maret 2022

1. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.

2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria.

6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.

12 Tuntutan Aksi Massa pada 21 Oktober 2021:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.

3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri

5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.

6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK 19/2019 serta kembalikan muruah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.

7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.

10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU 3/2020 tentang Minerba.

11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.

12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Demo Mahasiswa, Forum Purnawirawan TNI Ikut Unjuk Rasa di Monas,