Mahasiswa Kesal Dengar Jawaban Luhut saat Diminta Pertanggungjawabkan Big Data: Bapak Pejabat Publik

TRIBUNPALU.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggelar unjuk rasa atas kehadiran Luhut di kampus mereka, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

Dalam unjuk rasa tersebut Luhut Binsar Pandjaitan terlibat perdebatan dengan BEM UI.

Perdebatan itu terjadi ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa atas kehadiran Luhut di kampus mereka, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

Diketahui, unjuk rasa itu dipimpin oleh Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi. Mahasiswa UI menyampaikan dua hal yang menjadi tuntutan mereka. 

Baca juga: Didemo Mahasiswa saat Temui Rektor UI Secara Tertutup, Luhut: Mau Kalian Apa? Biar Saya Jawab

Pertama, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, soal Statuta Universitas Indonesia.

Luhut bersama rombongannya kemudian menghampiri dan berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. 

Luhut menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pemerintah atau dirinya merupakan hal biasa. 

"Bahwa kamu aja nanti dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat," kata Luhut kepada mahasiswa yang berunjuk rasa.

"Tapi bapak ini pejabat publik pak," ujar Ketua BEM UI.

"Saya juga punya anak mahasiswa. Jadi, kalian jangan emosional. Kalian mesti dengerin juga,” jawab Luhut. 

“Jadi, saya mau bilang, kita itu beda pendapat itu silakan. Kamu itu pasti beda pendapat dengan istrimu kalau menikah nanti. Tidak harus berantem."

Mahasiswa kemudian tetap mendesak bahwa Luhut adalah pejabat publik. Karena itu, Luhut diminta mempertanggungjawabkan mengenai pernyataannya soal big data yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

“Kita sepakat pak, mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi bapak pejabat publik, bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua. Sepakat tidak teman-teman?" ujar sang orator yang dijawab sepakat oleh mahasiswa lainnya. 

"Apa kewajiban saya harus mempertanggungjawabkan soal big data itu?" jawab Luhut.

"Karena bapak pejabat publik," ujar mahasiswa menegaskan.

Diketahui, sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. 

Luhut mengaku mengetahui jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 melalui big data yang diklaim miliknya itu.

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul "Panas, Luhut Debat dengan Mahasiswa UI Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024: Kalian Jangan Emosional"