Dugaan Jual Beli Jabatan
ASN Pemprov Ribut Soal Jual Beli Jabatan, Kepala BKD Sulteng Ungkap Fakta Sebenarnya
Jebolan Fakultas Universitas Tadulako itu menduga, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sudah mengetahui persoalan itu.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam
TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tengah Asri meminta ASN yang merasa dirugikan maupun terlibat jual beli jabatan untuk mengumpulkan data dan bukti.
Dia menyarankan agar bukti maupun data itu dilaporkan langsung ke gubernur.
Jebolan Fakultas Universitas Tadulako itu menduga, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sudah mengetahui persoalan itu.
Asri juga memastikan, BKD Sulteng tidak terlibat persoalan itu.
Kalaupun ada jual beli jabatan itu, BKD Sulteng sama sekali tidak tahu bahwa nama di dalam daftar itu membayar pada oknum tertentu.
Baca juga: Ada Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulteng, Benarkah?
Baca juga: Dugaan Jual Beli Jabatan Mencuat di Pemprov Sulteng, Akademisi: Bentuk Gratifikasi
"Selama ini daftar nama yang kami susun saya laporkan ke gubernur," ucap bapak dua anak tersebut di kantornya, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Jumat (6/4/2022).
Dengan bergulirnya persoalan itu, Asri menunggu keputusan gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Sulteng.
"Bagi yang belum dilantik, harap bersabar. Mungkin saja gubernur akan memberikan kesempatan di lain waktu. Karena kuota pada kesempatan ini masih terbatas, masih ada kesempatan lain," ujar pria kelahiran Palu, 5 November 1964 tersebut.
Sebelumnya, ASN Pemprov Sulteng ribut soal jual beli jabatan.
Jabatan itu diperjualbelikan dengan harga fantastis oleh oknum Pejabat Pemprov Sulteng, mulai Rp 20 juta untuk eselon III dan IV serta Rp 250 juta untuk eselo II.(*)
