Luhut Ngotot Perusahaan Sawit Harus Berkantor di Indonesia, PDIP: Apakah Ada Aturannya?
Luhut menyebut kantor pusat perusahaan sawit harus berada di Indonesia. Bagi Deddy, pernyataan LBP itu terkesan hanya berusaha menaikkan popularitas
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengaku akan melakukan audit terhadap lahan dan Perusahaan Sawit.
Langkah ini ditanggapi Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus.
Menurutnya, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng , seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga mempertanyakan soal regulasi terkait pernyataan Menko Luhut
Di mana, Luhut menyebut bahwa kantor pusat Perusahaan Sawit harus berada di Indonesia.
Bagi Deddy, pernyataan LBP itu terkesan hanya berusaha menaikkan popularitas di tengah kritikan publik dan hanya terkesan gertak sambal semata.
“Saya sih senang dengan pernyataan Pak Luhut itu, tetapi apa memang ada regulasinya?
Apakah memang ada UU atau aturan pemerintah yang menyatakan dan mengharuskan semua investor yang berinvestasi harus berkantor pusat di Indonesia?” kata Deddy Yevri dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
“Saya mengakui pernyataan dan niat Pak Luhut itu sangat populis, progressif dan heroik. Tetapi tanpa landasan hukum, kesannya jadi sekedar gertak sambal belaka,” tambahnya.
Deddy Yevri melanjutkan, dirinya pribadi akan mendukung bila kebijakan itu serius mau dilakukan.
Tetapi perlu dipikirkan apakah hal itu tidak akan berdampak kepada iklim investasi di Indonesia.
“Apakah dulu Exxon dan Freeport kantor pusatnya ada di Indonesia atau apakah sekarang PWC, McKenzie, Huadian, Newmont, Chingsan, Huawei, Virtue Dragon, Obsidian, Silk Road dan sebagainya itu juga harus berkantor pusat di Indonesia?" tanya Deddy.
"Menurut saya, LBP harusnya tidak menerapkan standar ganda, sehingga tersirat merusak iklim berinvestasi di Indonesia,” katanya.
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara tersebut, ada banyak persoalan hulu dalam industri sawit yang seharusnya diurusi oleh LBP sebagai orang yang ditugasi membereskan sengkarut minyak goreng.
Sebagai contoh, katanya, yang paling hulu adalah soal Domestic Price Obligation (DPO) meliputi penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) hingga CPO, serta produk minyak goreng yang masih mengacu pada harga internasional.
