Catatan Hitam Janji Kampanye Anies Baswedan, PKS Soroti Kegagalan Program Rumah DP 0 Rupiah

TRIBUNPALU.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan catatan hitam dari Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli soal janji kampanye.

Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menyoroti program rumah DP 0 Rupiah yang dianggap gagal.

Pasalnya, realisasi janji kampanye Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu sangat jauh dari harapan.

“Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal,” ucapnya dalam diskusi virtual yang ditayangkan kanal youtube TribunJakarta.com, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Diundang Anies Baswedan, Ini Sosok Tukang Bakso yang Ikut Sukseskan Formula E, Sentil Megawati?

Catatan hitam ini diberikan PKS lantaran realisasi program rumah DP 0 Rupiah dari janji kampanye Anies Baswedan jauh dari target yang dicanangkan.

Dari 250.000 unit hunian rumah DP 0 Rupiah yang dicanangkan di awal kepemimpinannya, Anies hanya sanggup menyelesaikan 790 unit di akhir masa jabatannya ini.

Walau demikian, MTZ menyebut hal ini bukan sepenuhnya salah Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya, proyek rumah DP 0 Rupiah ini sempat tersangkut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Jakarta Timur yang turut menyeret nama Dirut BUMD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Baca juga: 5 Tahun Kuasai Jakarta, Pengamat Nilai Anies Baswedan Makin Dominan: Tak Pernah Turbulensi

Adapun BUMD Pembangunan Sarana Jaya merupakan perusahaan pelat merah yang diberi mandat oleh Gubernur Anies Baswedan untuk mengerjakan proyek rumah DP 0 Rupiah ini.

“Walaupun itu (korupsi) kerjaan Dirut BUMD, tapi mau tidak mau kesalahan tersebut harus ditanggung Anies Baswedan,” ujarnya.

MTZ menambahkan, pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 lalu juga jadi alasan mandeknya proyek rumah DP 0 Rupiah di era Gubernur Anies Baswedan ini.

Baca juga: Kinerja Anies Baswedan Dibandingkan dengan Gibran, PKS Pasang Badan: Jelas Gak Tepat Lah!

Pasalnya, ada refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk penanganan pandemi Covid-19.

Belum lagi kas daerah yang cekak imbas penurunannya pemasukan selama dua tahun terakhir dihantam pandemi.

“Jadi memang ada beberapa aspek yang menyebabkan rumah DP 0 Rupiah ini gagal. Pertama ketika 2 tahun kita terpuruk pandemi dan karena (dugaan korupsi) pembelian lahan,” kata dia.(*)

(Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com)