Tolak Kenaikkan Harga BBM, Marlelah Anggota DPRD Sulteng Beri Solusi Ini Kepada Pemerintah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Demokrat Marlelah menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.

Marlelah menyarankan, pemerintah semestinya menghemat anggaran pembangunan yang dianggap belum penting.

Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani oleh subsidi BBM.

Sehingga, kenaikkan harga BBM dapat ditunda atau bahkan tidak terjadi.

"Kurangi program atau proyek pembangunan yang  belum urgensi sekali atau prioritas saat ini," kata Marlelah, Senin (5/9/2022) sore.

Marlelah berpendapat, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran, terutama pengawasannya.

Baca juga: Paripurna DPRD Sulteng tentang Perubahan APBD Tahun 2022, APBD Sulteng Naik Rp 638 miliar

Sehingga, pemerintah dapat menunda kenaikkan harga BBM demi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah terkesan tanpa memikirkan dampaknya terhadap warga.

"Pandangan Fraksi Demokrat dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng tentang penetapan minta tolong raperda APBD perubahan 2022 tadi disampaikan agar DPRD secara kelembagaan menyampaikan kepada pemerintah pusat supaya meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM," ujarnya.

Dengan kenaikkan harga BBM ini, Marlelah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat mengatur anggaran sebaik mungkin.

Sehingga program pemerintah Provinsi Sulteng tepat sasaran dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh kenaikan BBM.

"Pemerintah harus dapat membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah yang terdampak oleh kenaikan BBM seperti sektor UKM petani dan nelayan," imbuhnya. (*)