DPRD Sigi

Revisi Ranperda Minuman Beralkohol di DPRD Sigi, Pembuat Saguer Tak Masuk Kategori

Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae memimpin Paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I Rahmat Saleh dan Waket II Imran Latjedi. 

Penulis: Moh Salam | Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/SALAM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sigi menggelar Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Pengajuan Dua Buah Ranperda Kabupaten Sigi. Paripurna itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sigi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (21/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sigi menggelar Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Pengajuan Dua Buah Ranperda Kabupaten Sigi.

Paripurna itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sigi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (21/9/2022).

Dua Ranperda pengajuan Pemkab Sigi itu adalah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Ranperda tentang Penyelenggaran Bangunan Gedung.

Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae memimpin Paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I Rahmat Saleh dan Waket II Imran Latjedi. 

Sementara Pemkab Sigi diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Tony W Ponulele. 

Baca juga: Pemkab Sigi-Parigi Moutong Berebut Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional

Sebanyak 23 Anggota DPRD Sigi hadir dalam Paripurna sementara 7 orang lainnya tidak hadir.

Ketujuh Anleg tidak hadir itu antara lain Hazizah tugas luar, Yakob Ntanggo tanpa keterangan dan Torki Ibrahim Tura tanpa keterangan. 

Sedangkan Ajub Willem Darawia dan Ruslan Sakit serta Sven Denis Harold Simon Lompe dan Eben izin.

Tony W Ponulele menuturkan, pemerintah daerah melalui dinas teknis mengedukasi masyarakat untuk fokus pengolahan air sadapan menjadi gula aren.

Olehnya, pemerintah tidak memasukkan pembuat saguer ke dalam draf revisi Ranperda.

"Jadi dalam Ranperda perubahan ini pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional tidak masuk dalam materi perubahan, pengaturan hal itu masih berlaku di perda Nomor 6 tahun 2012," ujar Tony W Ponulele, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 13 ayat 3, penjualan minuman beralkohol golongan A di tingkat pengecer menjadi tanggung jawab distributor.

"Minuman Beralkohol golongan A bukan termasuk sebagai barang dagang dalam pengawasan sehingga pengecer dan penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada kepala dinas Kabupaten/kota dengan tembusan Gubernur Provinsi setempat dan Bupati," kata Tony.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved