OPINI

Ironis, Saat Rakyat Dilanda Krisis Mengapa Dana Parpol yang Justru Naik?

PEMERINTAH mendorong segera direalisasi kenaikan dana partai di saat rakyat sedang tercekik akibat kenaikan harga BBM.

Editor: Haqir Muhakir
Handover
Mutmainah, Pemerhati Generasi 

Oleh: Mutmainah, Pemerhati Generasi

PEMERINTAH mendorong segera direalisasi kenaikan Dana Parpol di saat rakyat sedang tercekik akibat kenaikan harga BBM.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris yang juga pernah menjabat sebagai Peneliti Utama Ilmu Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut sumber pendanaan partai ada tiga yakni iuran anggota, bantuan pemerintah, dan sumbangan dari perorangan maupun perusahaan yang mana tidak pernah disebut asal dana itu.

Subsidi negara bagi keuangan partai yang sedikit, ujar Syamsuddin, membuat kader partai yang menduduki jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif menjadi mesin ATM bagi partai. Kader partai, ujarnya, diminta mencari pendanaan untuk menutup biaya operasional partai.

Apakah partai yang berdana besar akan memberi perhatian besar pada perbaikan nasib rakyat?

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay melihat kenaikan dana bantuan parpol di saat krisis seperti ini dirasa kurang tepat. Alasannya di tengah kondisi krisis keuangan dan kenaikan BBM, ia melihat seharusnya pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan yang langsung dirasakan rakyat. Karena itu kenaikan bantuan parpol, apalagi sampai tiga kali lipat, dirasa kurang pantas.

Hadar mengusulkan sebelum Mendagri menaikkan dana bantuan parpol, ada baiknya pemerintah bersama DPR terlebih dahulu membenahi sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Karena banyak kasus dan bantuan parpol di daerah menjadi sumber tindak pidana korupsi.

Sebelumnya DPR dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang dianggap tidak efisien. DPR RI pernah menganggarkan Rp. 48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Meskipun mendapat kritik dan penolakan, termasuk dari anggota DPR sendiri, namun proses lelang ternyata lanjut terus.

Selain pengadaan gorden yang nilainya fantastis, DPR RI juga tercatat pernah, atau justru sering, mendapat sorotan publik dalam hal serupa.

Tempo.co pernah menulis deretan proyek dan pengadaan di DPR RI yang menjadi sorotan publik, yaitu:

1.       Proyek Gedung Baru DPR

Pada 2017, dalam pagu anggaran DPR mendapat alokasi anggaran Rp 5,7 triliun untuk 2018. Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru.

Berbekal dokumen Kementerian Keuangan, Koran Tempo edisi 31 Agustus 2017 mencatat Rp 320 miliar dari dana itu digunakan untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi. Uang itu dirancang sebagai kucuran pertama untuk anggaran tahun jamak pembangunan kompleks parlemen empat tahun ke depan.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved