Ironis, Saat Rakyat Dilanda Krisis Mengapa Dana Parpol yang Justru Naik?

Ide pembangunan perpustakaan DPR pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa, 22 Maret 2016. Dana pembangunan perpustakaan sebesar Rp 570 miliar akan dianggarkan secara tahun jamak (multiyears), mulai 2016.

Saat itu, perpustakaan akan dirancang menampung 600 ribu buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR.

3.       Pengharum Ruangan

Pada 2015, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan lelang pengadaan barang-barang untuk Tahun Anggaran 2015. Salah satu nilai anggaran fantastis dalam pengadaan itu adalah anggaran untuk pengharum ruangan, yaitu sebesar Rp 2,3 miliar.

4.       Jasa Bersih-Bersih

Di tahun yang sama, selain melelang pengadaan pengharum ruangan, Sekretariat Jenderal DPR melelang jasa bersih-bersih di tiga zona utama gedung DPR senilai Rp 27,2 miliar.

Sistem pemerintahan yang berasaskan kapitalis akan sangat sarat dengan materi. Setiap kebijakan yang diambil tolak ukurnya adalah materi. Bukan beralih mengurusi urusan umat malah penguasa akan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Belum juga tuntas persoalan umat, malah akan makin bertambah jika para kader partai hanya fokus pada sesuatu yang tidak efisien seperti disebutkan di atas.

Bukankah sudah terbukti mereka menjadi sumber lahirnya UU yang makin sengsarakan rakyat

Tercatat tahun ini ada banyak undang-undang yang dirancang oleh DPR tapi tdk memberi perubahan pada rakyat.

Usai realisasi kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak yang menimbulkan kehebohan publik hingga demo di berbagai daerah, kini rakyat dikejutkan kembali dengan wacana listrik 450 VA dihapus. TEMPO.CO, Jakarta

Usulan listrik 450 VA dihapus diajukan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Said membeberkan bahwa permasalahan kelistrikan negara bukanlah anggaran subsidi ataupun salah sasaran, tetapi kelebihan suplai atau oversupply yang berujung pada pembengkakan anggaran negara. TEMPO.CO, Jakarta

Dengan segala macam dalih dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi ,bahkan meninggalkan tanggung jawab terhadap rakyat. Patut kita bertanya, hasil dari kerja partai sebenarnya lebih berpihak pada siapa?karena fakta yang akhirnya memperlihatkan bahwa wakil rakyat justru banyak melahirkan undang-undang yang mencekik rakyat. Ditengah himpitan ekonomi tidak sepantasnya pemerintah malah menaikkan dana parpol.

Dengan banyaknya undang-undang yang menyalahi fitrah manusia justru banyak pula menimbulkan kriminalitas di tengah masyarakat. Seperti kasus pelecehan, perampokan, sampai pembunuhan.

Parpol Dalam Pandangan Islam

Untuk memahami kedudukan parpol dalam Islam, kita harus berangkat dari definisi politik yang bermakna ‘mengurus urusan rakyat’. Dalam melaksanakan fungsinya, parpol juga mengedukasi masyarakat agar mereka memahami apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Jika terdapat kebijakan yang jauh dari maslahat, parpol dapat melakukan muhasabah terhadap penguasa.