Arti Kata UMP yang Baru Ditetapkan Pemerintah, Apa Perbedaannya dengan UMK & UMR? Ini Kepanjangannya

Arti Kata UMP yang Baru Ditetapkan Pemerintah, Apa Perbedaannya dengan UMK dan UMR?

TRIBUNPALU.COM - Baru-baru pemerintah telah menetapkan UMP 2023 untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Melansir dari laman TribunBisnis, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan penetapan upah minimum (UM) tahun 2023 pada 16 November 2022.

Salah satu hal yang diatur dalam Permenaker 18 Tahun 2022 adalah perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 oleh Gubernur.

Lalu apa arti dari kata UMP, dan apa perbedaannya dengan kata UMK dan UMR?

Untuk mengetahui arti kata dari UMP, UMK dan UMR yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat, kamu bisa menyimak informasi berikut.

Arti Kata UMP serta Perbedaannya dengan UMK dan UMR

Melansir dari laman TribunJogja, UMP memiliki kepanjangan Upah Minimum Provinsi.

Ternyata UMP ini adalah pengganti dari istilah UMR tingkat 1.

Baca juga: Daftar UMP 2023: UMP Jakarta 2023 Tertinggi, Jawa Tengah Terendah di Indonesia, Ini Nominalnya

Baca juga: Kemnaker Tetapkan Kenaikan 10 Persen, UMP 2023 Jakarta Tertinggi dan Jawa Tengah Paling Rendah

Artinya upah minimum regional tingkat satu berada pada level provinsi.

Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah sudah tidak ada lagi istilah UMR tingkat 1, yang sekarang ini menjadi UMP.

Penggantian istilah tersebut dimuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 yang menggantikan peraturan lawas yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.

Sesuai dengan namanya Upah Minimum Provinsi, maka ketentuan besarannya ditentukan oleh Gubernur.

Masih melansir dari laman yang sama, UMR ialah singkatan dari Upah Minimum Regional seperti yang sudah ada pad ainformasi di atas.

Istilah UMR ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1999.

UMR ditetapkan oleh gubernur setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Penetapan upah minimum oleh gubernur tersebut kemudian menjadi acuan pendapatan buruh di wilayah pemerintahan.

Baca juga: UMP-UMK 2023 Mulai Dibahas Pemerintah, Cek Daftar UMP-UMK Sulteng 2022

Baca juga: Anies Baswedan Diserang PDIP Buntut Ajukan Banding Soal UMP DKI Jakarta 2022: Terkesan Dipaksakan

Tetapi perlu kamu ingat bahwa istilah UMR sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah diganti dengan UMP.

Kemudian yang terakhir ialah UMK yang memiliki arti Upah Minimum Kota atau Kabupaten.

UMK ini adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan UMR tingkat 2 yang berada di level kota atau kabupaten.

Dalam peraturan baru, dijelaskan bahwa UMK adalah standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota.

Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur, namun pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota setempat.

Nah itulah perbedaan arti kata UMP, UMR dan UMK yang saat ini sedang banyak diperbincangkan masyarakat.

(TribunPalu/Kim)