Sulteng Hari Ini

Pemprov Sulteng Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Pangan Nasional

Dari luasan 1.123 ha hanya terdapat potensi kayu hanya seluas 685 Ha, lokasi tersebut tidak bermasalah karena berada pada lokasi hutan APL.

Penulis: Jolinda Amoreka | Editor: mahyuddin
handover
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir berserta Kepala BPKP Evenri Sihombing memimpin rapat pengembangan Kawasan Pangan Nasional.  

Laporan Wartawan TribubPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir berserta Kepala BPKP Evenri Sihombing memimpin rapat pengembangan Kawasan Pangan Nasional

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir menyampaikan, Pengembangan Kawasan Pangan Nasional merupakan program nasional dandaerah yang harus disukseskan tetapi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sadly Lesnusa menyampaikan, penyusunan Dokumen UKL dan UPL sudah selesai terhadap Lokasi KPN seluas 1,123 Ha dengan pemanfaatan Kawasan Pangan Nasional.

Kepala Dinas Kehutanan Nahardi menyampaikan, lokasi kawasan KPN seluas 1.123 ha sesuai keputusan Pemerintah dilakukan Land Clearing oleh PT Pembangunan Sulteng dan sesuai ketentuan bahwa potensi kayu yang ada pada lokasi tersebut harus dihitung oleh PT Pembangunan Sulteng.

Baca juga: Warga Desa Talaga Donggala Sambut Baik Proyek Kawasan Pangan Nusantara

Dari luasan 1.123 ha hanya terdapat potensi kayu hanya seluas 685 Ha, lokasi tersebut tidak bermasalah karena berada pada lokasi hutan APL.

Dinas Hiltikultura dan Tanaman Pangan menyampaikan dukungan untuk kesiapan benih melalui ABPN dan APBD..

Selain benih, pembentukan kelompok tani dan tanaman yang akan dikembangkan juga telah rampung.

Ada tiga komuditas yang digarap petani di Kawsan Pangan Nasional, yaitu jangung sorgun dan kelapa.

Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh menyampaikan kondisi PT Pembangunan Sulteng belum memiliki modal untuk melakukan Land Clearing terhadap lokasi KPN sehingga meminta kesediaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan proses distribusi tanah kepada masyarakat akan secepatnya dilakukan.

Begitu juga penyerahan sertifikatnya dapat dilaksanakan langsung oleh Presiden pada kunjungannya di KPN akhir februari 2023.

Kepala BPKP Sulawesi Tengah Evenri Sihombing menyarankan pembentukan tim percepatan pengembangan KPN yang melibatkan APH dengan harapan semua pihak harus bertanggung jawab karena program ini adalah program nasional.

"Harus ada proses yang pasti kapan persiapannya target selesainya, sehingga tim yang akan dibentuk mengambil langkah-langkah tahapan yang pasti, untuk dokumen administrasi yang dibutuhkan harus dipersiapkan dengan baik," ucap Enveri Sihombing. 

Baca juga: TKPSDA WS Sulawesi Tengah Bahas Isu Strategis Terkait Kawasan Pangan Nusantara

Mamun Amir meminta seluruh OPD tekait memberikan dokumen teknis untuk diserahkan kepada Bappeda agar menjadi bahan masukan kepada gubernur.

Dia juga mendorong pembentukan tim yang melibatkan semua unsur, termasuk kejaksaan, untuk mendampingi tim dalam percepatan realisasi pengembangan KPN.

"Saya meminta kepada karo hukum untuk membuat Surat Keputusan Gubernur terkait penunjukan Dinas Bina marga dan Tata Ruang melaksanakan Land Clearing dan juga mempertimbangkan keberadaan dari PT Pembangunan Sulteng dan pihak ketiga," ucap Mamun Amir, Selasa (6/12/2022).(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved