Sulteng Hari Ini
Sulteng Keciprat Rp 25,59 Triliun dari APBN 2023, Alokasi Transfer Rp 16,80 Triliun
Belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril
TRIBUNPALU.COM,PALU - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah Irfa Ampri menyebut APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.
Namun pada saat yang sama, pemerintah juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.
Hal itu diutarakannya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Penyerahan DIPA dan TKD 2023 berlangsung di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (13/12/2022) pagi.
Baca juga: Gubernur dan DJPb Sulteng Serahkan DIPA -TKD 2023 untuk Bupati
Irfa Ampri menjelaskan, belanja negara tahun 2023 secara nasional ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun.
Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Dari total alokasi tersebut, Rp25,59 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk belanja sebesar Rp8,79 triliun dan TKDD sebesar Rp16,80 triliun.
"Jumlah ini meningkat sangat drastis apabila dibandingkan dengan alokasi APBN di tahun 2022," kata Irfa Ampri.
Lanjut Irfa Ampri, untuk belanja meningkat lebih dari 16 persen dari pagu awal tahun 2022 sebesar Rp7,58 triliun.
Sedangkan TKDD meningkat Rp1,03 triliun (6,5 persen) dibandingkan dengan alokasi tahun 2022, sebesar Rp15,77 triliun.
Belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Dengan enam fokus kebijakan utama, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional seperti penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
