Panglima TNI Anggap KKB Papua Cuma Sekelas Preman, Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Ia meyakini masyarakat Papua menginginkan situasi yang kondusif untuk mendukung kehidupan mereka sendiri.

"Yang ini jangan dibesar-besarkan, nanti dia (KKB) makin senang. Masyarakat Papua saya yakin mayoritas menginginkan kedamaian, ingin hidup yang layak, ingin membesarkan putra/putrinya pada masa depan mereka," kata dia.

Bahkan, Yugo Margono menyebutkan bahwa KKB adalah kelompok kecil yang bertindak seperti preman yang melakukan tindakan memeras masyarakat dengan teror.

Pola yang dibangun oleh kelompok tersebut, kata dia, terus berulang ketika kehabisan dana.

"Ini kelompok kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan kadang-kadang. Jadi, kalau di Jawa atau di luar daerah itu kayak preman," kata Panglima yang didampingi oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto.

Panglima melanjutkan, "Mereka menekan masyarakat, meminta uang. Nanti kalau sudah kehabisan duit, naik lagi, bakar-bakar, menekan masyarakat lagi. Begitu terus. Menurut saya jangan dibesar-besarkan."

Di sisi lain, kasus penculikan pilot pesawat Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens, masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady membenarkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sempat mengajukan pertukaran.

Ignatius mengatakan, KKB sempat meminta uang dan senjata untuk ditukar dengan sandera mereka, Kapten Philips.

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Ignatius, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (24/2/2023).

Akan tetapi, pihak TNI-Polri menolak permintaan tersebut karena dianggap tidak masuk akal.

"Namun, TNI-Polri tidak tanggapi, hal itu tidak masuk akal," ujar Ignatius.

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan, upaya penyelamatan Kapten Philips masih mengutamakan pendekatan dialog yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga.

Meski begitu, aparat TNI dan Polri memiliki standar yang harus dijalankan agar persoalan itu tidak berlarut, salah satunya adalah batas waktu.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan, tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.