Kontribusi Non Kesehatan untuk Penurunan Stunting di Sulteng Lebih Signifikan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI- Upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Tengah membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, terkoordinasi, serta melibatkan banyak pihak. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Abdullah Ali dalam Rapat koordinasi dan sinkronisasi program tahun 2023 dan rencana program tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) se-Provinsi Sulawesi Tengah, di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Senin (6/3/2023).

“Demi mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah,” ujar Abdullah.

Pencapaian target penurunan angka stunting, lanjutnya, merupakan salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan pun menekankan bahwa target angka prevalensi stunting di tahun 2024 yakni di bawah 14 persen harus tercapai.

Baca juga: Jelang Ramadan 2023, BPOM Palu Siapkan Pengawasan Pangan

Pada kesempatan itu, Sekda Abdullah juga mengingatkan tentang pentingnya ketersediaan data yang lengkap dan terintegrasi. 

“Satu Data dapat menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat daerah maupun pusat dalam penentuan intervensi jangka panjang yang tepat guna dan tepat sasaran,” katanya.

Rakor tersebut diharapkan dapat melahirkan gagasan dan sinergisitas, kesamaan visi pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait demi mempercepat pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Sulteng.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulteng Faisal Mang mengatakan, intervensi terhadap stunting tidak cukup jika hanya menyentuh sisi kesehatan saja, tetapi juga non-kesehatan. 

Bahkan, kontribusi di bidang non-kesehatan nyatanya lebih signifikan.

“Intervensi percepatan penurunan stunting telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik di bidang kesehatan maupun di luar kesehatan. Di bidang kesehatan berkontribusi sebesar 30 persen, sedangkan di luar kesehatan 70 persen,” ujar Faisal.

Melalui rakor tersebut, Faisal Mang menekankan sejumlah hal yang wajib dilakukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Warga Palu Sebut Penerapan QR Code MyPertamina Urai Antrean di SPBU

Pertama, perlunya komitmen dan visi kepemimpinan, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting. 

Kedua, melakukan kolaborasi dan konvergensi, pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi secara bersama-sama sehingga penurunan stunting dapat terlaksana sesuai target.

Selanjutnya, melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pemantauan evaluasi dan pelaporan TPPS provinsi maupun kabupaten/kota.

Faisal berharap, TPPS Sulteng dapat menghasilkan rumusan yang menjadi acuan bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulteng.

“Tentu saja, diharapkan bisa menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan program di Sulawesi Tengah secara bersama-sama, dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tandas Faisal. (*)