Rapat Bareng DPRD Banggai, Mahasiswa Kritisi Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Anggota DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Sipil (Fraksi) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Rapat yang melibatkan sejumlah instansi tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Banggai, Jl KH Samanhudi, Kecamatan Luwuk.

Pembahasannya, masalah keuangan daerah yang menurut mahasiswa bermasalah. 

Pada kesempatan itu, mahasiswa meminta klarifikasi dari beberapa temuan.

Di antaranya indikasi penggunaan dana daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Banggai yang tidak ada bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan daerah.

Mereka mencontohkan, baliho ucapan selamat Idulfitri 1444 H Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan bersama istri. 

"Kami menduga ada maksud lain dari baliho tersebut yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Banggai. Alasan ini didasari karena istri Kadis Pendidikan sudah terdaftar sebagai calan calon anggota DPRD Banggai," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banggai, Muh Rivaldy Sibay, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: H Iswan Kurnia Hasan Bakal Gantikan Samiun L Agi di DPRD Banggai

Mahasiswa menduga Kadis Pendidikan Banggai Syafrudin Hinelo menggunakan anggaran daerah untuk kampanye terselubung. 

"Saat kami mintakan klarifikasi dalam RDP, Kadis Pendidikan menjawab bahwa uang baliho itu bukanlah dari uang dana pendidikan apalagi uang daerah. Jelas jawaban tersebut menjadi anomali karena dalam baliho tersebut menggunakan logo Dinas Pendidikan, yang pasti ada uang daerah di situ," ucap Rivaldy.

Masalah lain, lanjut dia, ditemukan adanya anggaran makan minum yang mencapai Rp 2,1 miliar.

Mahasiswa menilai anggaran sebesar itu terlalu besar, apalagi melihat kerja-kerja Dinas Pendidikan Banggai yang belum maksimal.

Penilaian itu bukan tanpa alasan.

Sebab, di beberapa sekolah menangah pertama diduga masih terdapat praktek pungutan liar, fasilitas sekolah yang masih belum baik bahkan sudah rusak, tenaga pendidik yang tidak tersebar merata di pelosok.

Bahkan, ratusan sekolah yang belum terakreditasi, dan masih ada angka buta huruf di Kabupaten Banggai. 

Sebagai dinas dengan anggaran yang besar di daerah seharusnya pemerintah dan DPRD kritis pada program dan penggunaan anggaran oleh Dinas Pendidikan. 

Masalahnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan dikorupsi dapat berakibat fatal pada kualitas pendidikan daerah.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi Dinas Perpusatakaan Banggai.

Sebab, jumlah minat baca di Kabupaten Banggai berada di urutan ke-3 terbawah di Sulawesi tangah. 

"Kami menuntut kepada Dinas Perpustakan harus lebih memperhatikan dan menumbuhkan minat baca daerah dengan membuka beberapa perpustakan daerah di kecamatan yang kerap ditemukan tertutup," kata Rivaldy.

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPRD, kami mengusulkan Dibuatkan BUMD yang membidangi Ketenagakerjaan daerah.

Sehingga seluruh tenaga kerja/buruh daerah terlindungi dengan mendapat jaminan kerja beserta standarisasi upah yang sesuai. 

Cara ini juga dapat menjadi peluang daerah untuk menjadi vendor penyuplai tenaga kerja ke perusahaan, sekaligus mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Juga sebagai bukti keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja daerah," tutur Rivaldy.

Baca juga: Isu Messi Tak Hadir Lawan Timnas Indonesia! Erick Thohir Banjir Cibiran, Netizen Ramai Minta Refund

Pada PDAM, mahasiswa menemukan beberapa tempat yang di wilayah perkotaan seperti di Desa Bunga, Biak, dan Kelurahan Tanjung Tuwis yang belum merasakan air bersih bahkan sudah bertahun-tahun. 

Karena itu, mahasiswa menuntut adanya penambahan infrastruktur jaringan pipa air pada tempat-tempat tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pengadaan mobil dinas Bupati Banggai yang dianggarkan sebesar 2,7 miliar. 

"Kami menilai hal tersebut sangat tidak etis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat kegagalan pemerintah mencegah Inflasi," bebernya.

Padahal anggaran tersebut jika digunakan masyarakat untuk belanja modal atau subsidi masyarakat yang kurang mampu akan lebih bermanfaat.

Berdasarkan temuan ini, mahasiswa menuntut DPRD Banggai untuk mengevaluasi APBD pada anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Serta melakukan audit keuangan kepada Dinas Pendidikan Banggai, baik anggaran makan minum, baliho, serta pengadaan mobil dinas Bupati Banggai.

Update juga TribunPalu.com di Youtube:

Instagram