APBD Perubahan Banggai 2023 Terancam Gagal, Suasana Sidang Paripurna Tegang

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan atas Raperda Kabupaten Banggai tentang APBD tahun anggaran 2024 berlangsung tegang, Kamis (12/10/2023).

Ketegangan ini menyusul pernyataan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka saat menyampaikan sambutan pengantar nota keuangan.

Dalam pernyataannya, Bupati Amirudin mengungkapkan bahwa asistensi APBD Perubahan Banggai tahun 2023 ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena terjadi keterlambatan penetapan anggaran.

Pernyataan itu membuat suasana rapat paripurna tegang seusai pembacaan pandangan fraksi-fraksi.

Baca juga: Asistensi APBD-P 2023 Banggai Ditolak, Program Pembangunan Daerah Terancam Gagal

Sejumlah anggota DPRD Banggai langsung menyampaikan interupsi untuk menanggapi pernyataan Bupati Amirudin tersebut.

Satu di antaranya Wakil Ketua 2 DPRD Banggai, Samsulbahri Mang.

Politisi Partai Golkar itu langsung meminta pertanggung jawaban Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimij yang diduga sebagai dalang dari keterlambatan penetapan APBD Perubahan 2023.

Sebab, kata dia, keterlambatan pembahasan anggaran melalui rapat paripurna lantaran Ketua DPRD Banggai berhalangan.

Padahal, dalam tata tertib, jika Ketua DPRD berhalangan, bisa memberikan mandat kepada Wakil Ketua.

"Kami bisa melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD karena rakyat bisa dirugikan dengan masalah ini," tandas Bali Mang-sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banggai Suprapto menanggapi ketegangan tersebut. 

Kata dia, tidak ada maksud untuk memperlambat penetapan anggaran dan tidak mempunyai kepentingan politik pada APBD Perubahan 2023 tersebut.

Meski begitu, jika masalah ini dibebankan pada dirinya, Suprapto menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penetapan APBD Perubahan 2023. (*)