Menteri Bahlil Ngaku Minta Jokowi 3 Periode, Tuduhan Adian Napitupulu dan Hasto Tak Terbukti?

TRIBUNPALU.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sebagai orang yang menghembuskan wacana Jokowi Presiden Tiga Periode. 

Bahlil meminta kepada siapa pun jangan menuduh siapa pun yang terlibat dalam rencana Jokowi Presiden Tiga Periode selain dirinya. 

Bahlil membantah terkait tuduhan Hasto dan Adian Napitupulu saol isu Jokowi meminta jabatan 3 periode sebagai presiden. 

Menteri Bahli mengatakan hal itu saat deklarasi dukungan relawan untuk Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Djakarta Teather, Sabtu (28/10/2023).

Ucapan itu dia katakan merespons isu penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode yang kembali ramai diperbincangkan di media massa.

"Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang," ujar dia.

Ia pun mengatakan, isu penundaan pemilu pertama kali digaungkan olehnya.

Bahlil mengaku tidak diperintah siapa pun soal ini. Itu murni idenya dalam menanggapi hasil survei.

"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa sosok yang meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah "Pak Lurah".

Namun, ia tidak menyebut siapa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan jabatan menjadi tiga periode seperti yang pertama kali dinyatakan oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Awalnya, Hasto mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, permintaan itu juga disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).