Awal Mula Program Gizi Gratis: Dibentuk Jokowi, Dikelola Prabowo, Kini Hadapi Kasus Keracunan Massal

TRIBUNPALU.COM - Program unggulan Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan. 

Hal ini menyusul karena adanya lonjakan drastis kasus Keracunan Makanan program MBG di kalangan siswa sekolah.

Berdasarkan data internal BGN, tercatat 4.711 kasus keracunan di berbagai daerah Indonesia antara Januari hingga 22 September 2025.

Sebagian besar kasus menimpa penerima manfaat program MBG.

Namun, skala krisis jauh lebih besar menurut data lintas instansi yang disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari.

Ia melaporkan adanya lebih dari 5.000 siswa yang menjadi korban keracunan.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.

Puncak krisis terjadi pada bulan September 2025, yang mencatatkan setidaknya 2.210 korban keracunan MBG, dengan Wilayah II mencatat kasus terbanyak (2.606 kasus).

Dampak terparah terlihat di Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Jeje Ritchie Ismail menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul keracunan massal yang menyerang sekitar 900 siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas hingga 26 September 2025.

Menanggapi ancaman terhadap program nasional ini, Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah cepat dengan membentuk dua tim investigasi untuk menyelidiki kasus keracunan MBG.

Baca juga: Sinopsis Film Air Mata di Ujung Sajadah 2, Perebutan Hak Asuh Anak, Tayang 23 Oktober 2025

Pembentukan tim ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan menemukan akar masalah kontaminasi dalam rantai pasok makanan.

Tim investigasi pertama berada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim ini bersifat gabungan, bekerja sama dengan Polri, BIN, Dinas Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah setempat.

Kerjasama dengan Polri dan BIN mengindikasikan bahwa investigasi tidak hanya berfokus pada kualitas makanan, tetapi juga potensi pelanggaran hukum atau sabotase.

Tim investigasi kedua dibentuk secara independen, melibatkan para ahli profesional, termasuk ahli kimia, ahli farmasi, dan juru masak (chef).