Kantor Imigrasi Palu Tingkatkan Kerjasama Pengawasan Keimigrasian dengan BNNP Sulteng

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu meningkatkan kerjasama dalam pengawasan keimigrasian dengan BNNP Sulteng.

Hal itu sepekati dalam rapat koordinasi antara Kepala Kantor Imigrasi Palu Soeryo Tarto Kisdoyo dengan Kepala BNNP Sulteng Monang Situmorang di Kota Palu, Kamis (11/1/2024) siang.

Kepala Kantor Imigrasi Palu, Soeryo Tarto Kisdoyo mengatakan, kerjasama pengawasan keimigrasian antar instansi pemerintahan merupakan kolaborasi lintas sektor di dalam suatu negara untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan terhadap masalah imigrasi.

"Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu tingkatkan kerjasama dengan BNNP Sulawesi Tengah yang juga tergabung dalam tim pengawasan orang asing," kata Soeryo.

Baca juga: Kepala Kantor Imigrasi Palu Kunker ke Wali Kota Hadianto Rasyid, Bahas Pelayanan Keimigrasian

Soeryo Tarto Kisdoyo selaku kepala Kantor Imigrasi Palu berkunjung langsung ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas orang asing yang ada di Sulawesi Tengah agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tim disambut langsung oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Monang Situmorang, dia berharap ke depannya kerjasama yang terjalin dapat semakin ditingkatkan demi terciptanya penegakan hukum keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palu.

Kata Monang, kerjasama antar instansi pemerintahan memiliki dampak positif pada keamanan nasional, ketertiban masyarakat, serta perlindungan hak-hak individu.

Koordinasi yang baik antara berbagai sektor pemerintahan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko keamanan, mengurangi celah-celah dalam sistem pengawasan, dan mempercepat respon terhadap tantangan yang muncul akibat keberadaan orang asing.

"Pentingnya kerjasama antar instansi pemerintahan dalam pengawasan keimigrasian tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam mengelola lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik, menjamin keadilan, dan mempromosikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya. (*)