Mimbar Bebas di Dapil 4, Banggai Bergerak Serukan Lawan Politik Dinasti

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Mahasiswa mengatasnamakan Banggai Bergerak kembali menyuarakan "Lawan politik dinasti" di Tugu Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Mahasiswa itu tak hanya membentangkan spanduk, tap juga membagikan ratusan selembaran berisi ajakan melawan politik dinasti, politik uang, nepotisme politik.

Rifat Hakim, Koordinator Banggai Bergerak menerangkan, mimbar bebas itu akan dilangsungkan di 24 kecamatan yang berada di Kabupaten Banggai.

"Bahwa pertautan antara nepotisme politik (politik kekeluargaan), ketidaknetralan birokrasi dan politik uang adalah dasar lahirnya politik dinasti," ucap pemuda dengan sapaan akrab Akram itu.

Baca juga: 81 Penjabat Kades di Banggai Kepulauan Dilantik, Bupati Ihsan: Harus Inovatif dan Kreatif

Menurut Akram, sejak tahapan pencalonan pemilihan umum (Pemilu) dimulai, Kabupaten Banggai telah dipertontonkan secara telanjang bagaimana daerah diambang berkuasanya politik dinasti. 

"Telah kita ketahui bersama bahwa penguasa hari ini telah mendorong kakak, adik, ipar dan anak - anaknya untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik," beber Akram.

Ketua DPC GMNI Luwuk Banggai itu menilai, pencalonan mereka adalah biasa dalam demokrasi, namun yang menjadi persoalan jika sumberdaya milik negara, milik rakyat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. 

"Kita amati situasi akhir-akhir ini, maka gejalanya telah menunjukan ke arah itu, yang apabila situasi itu benar terjadi dan terwujud maka jelas tindakan tersebut adalah pengkhianatan yang nyata terhadap rakyat," kata dia.

"Ada indikasi ASN dipaksa untuk tidak netral, walaupun jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum," tambah Akram.

Akram menduga struktur pemerintahan negara dari kecamatan, desa atau kelurahan sampai tingkat RT/RW telah ditekan untuk mendukung dan mencari suara demi kepentingan syahwat politik kekuasaan. 

Baca juga: Pilkada 2024 Jatuh pada 27 November, Tahapannya Dimulai Pertengahan April

Struktur negara yang seharusnya melayani rakyat kini berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk melayani kepentingan politik keluarga.

"Dan yang paling mencederai rasa keadilan kita adalah politik uang yang merupakan kejahatan luar biasa dan tindak pidana Pemilu justru dijadikan senjata utama untuk meraih kekuasaan," ujarnya.

"Kini saatnya bergerak bersama bangkitkan kembali harga diri rakyat," katanya menambahkan.(*)