LKPJ Gubernur Sulteng 2023, Pendapatan Asli Daerah Capai Rp 1,7 Triliun

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D Yambas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (28/3/2024). 

Adapun agenda Rapat Paripurna itu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2023.

Paripurna itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Wakil Ketua lll DPRD Sulawesi Tengah Muharram Nurdin bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna yang juga dihadiri unsur OPD terkait. 

Baca juga: Paripurna, DPRD Sulteng Bahas LKPJ Gubernur 2023

Fahrudin D Yambas melaporkan berbagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pertanggungjawaban kinerja Pemprov selama tahun anggaran 2023.

Adapun dalam struktur APBD Sulteng 2023, target pendapatan sebesar Rp4,872 trilliun, dengan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2023 sebesar Rp4,548 trilliun atau 93,35 persen. 

Capaian tersebut berasal dari kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan sebesar Rp1,719 trilliun, atau 87,93 persen dari target sebesar Rp1,955 trilliun. 

"Alokasi anggaran tersebut terdiri dari 2 fungsi, 3 sub fungsi dan 11 program serta 30 kegiatan. Adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2023 terdapat lima Perangkat Daerah," Ucap Fahrudin Yambas.

Baca juga: Sempat Putus Gegara Longsor, Jalan Trans Sulawesi di Desa Kawende Poso Kini Bisa Dilalui Lagi

Selanjutnya Mewakili Gubernur Sulteng, Fahrudin D Yambas, menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya sinergitas semua OPD Sulteng yang telah merealisasikan anggaran tahun 2023 secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. 

"Semoga dengan penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ini menjadi momentum Strategis menciptakan sistem pengawasan check and balance, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif," kata Faghrudin(*)