Pemprov Sulteng Gandeng KPK Buka Pelatihan Penyuluh Antikorupsi di Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah Novalina, membuka pelatihan calon penyuluh antikorupsi (PELOPOR) lingkup Pemprov Sulteng.

Acara itu bertempat di ruang sinergitas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Jl S Parman, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Sekprov Novalina menuturkan tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan dan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat.

"Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh pihak dalam upaya pemberantasan korupsi serta internalisasi budaya anti korupsi secara masif di seluruh elemen masyarakat dan segenap anak bangsa khususnya di pemerintah provinsi sulawesi tengah," tutur Novalina.

Baca juga: Polda Sulteng Gelar Tactical Digital Game di Palu, Latih Satuan Tugas Hadapi Pilkada 2024

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja antara Pemprov Sulteng bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 

Melalui program ini, Sulawesi Tengah diprioritaskan karena dianggap kekurangan tenaga penyuluh anti korupsi (PAKSI). 

Program ini turut menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara spasial, dibutuhkan partisipasi secara holistik/keseluruhan.

Baca juga: Siswa SMA Negeri 2 Ampana Terima Pembinaan Kamtibmas dari Polres Touna

"Untuk itu, perlunya kita koordinasi dan kolaborasi  dalam menyukseskan program penyuluh antikorupsi ini termasuk dalam pasca pelatihan yaitu monitoring dan pemberdayaan kepada penyuluh anti korupsi (paksi).khususnya Sulawesi Tengah," ujar Novalina.

Novalina berharap, pelatihan penyuluh antikorupsi dapat menumbuhkan bibit-bibit tunas integritas baru yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat, dan kemampuan untuk menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan kelompok sasaran untuk berkontribusi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan antikorupsi.

Sementara itu diketahui bahwa kegiatan itu bakal dilaksanakan beberapa hari dan diikuti 40 peserta yang berasal dari berapa kabupaten/kota serta berapa provinsi, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan lainnya. (*)