Pemprov Sulteng Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan Program Gercep Gaskan Berdaya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Kepala Bappeda Sandra Tobondo menghadiri Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 untuk Wilayah Regional 4.

Kegiatan itu berlangsung di di Ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy dengan melibatkan sejumlah K/L terkait.

Rusdy Mastura menuturkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah 61.841,29 km⊃2;, luas perairan laut 77.295 km⊃2;, panjang garis pantai 6.653,31 km.

Baca juga: 52.341 Pengguna Narkoba, Ditresnarkoba Polda Sulteng Gelar Rakor

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebanyak 3.086.750 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Palu. 

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemprov Sulteng telah melaksanakan sejumlah program inovasi, diantaranya Program Gercep Gaskan Berdaya. 

Program tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui prinsip pemberdayaan dimana bantuan keuangan dialokasikan kepada 13 kabupaten/kota se Sulawesi Tengah dengan alokasi anggaran sekitar Rp39 milyar dengan sasaran program diutamakan bagi RTM Desil I atau Kelompok RTM Desil I.

Baca juga: Warga di Kawasan Perbatasan Sulteng-Sulsel terima Sosialisasi Moderasi Beragama

Pada kesempatan itu juga, Rusdy Mastura menyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah pusat.

"Untuk kabupaten yang merupakan wilayah kepulauan, pemerintah pusat diharapkan menyiapkan kebijakan agar daerah kepulauan memiliki gudang bulog dan subsidi transportasi/angkutan barang," ujar Rusdy Mastura.

Rusdy Mastura mengatakan bahwa pemerintah pusat diharapkan membuka sekolah vokasi perikanan serta menyediakan sarana-prasarana perikanan.

Baca juga: Disperindag Sulteng Gelar FGD Perizinan dan Pelaporan Bahan Berbahaya Minuman Beralkohol 

"Untuk kabupaten yang memiliki KAT, perlu didukung kebijakan pembiayaan khusus oleh pemerintah pusat, perlu dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan konektivitas untuk menghubungkan antar wilayah, hingga percepatan pemberian hak akses regsosek," ujar Rusdy Mastura. 

Rusdy Mastura juga meminta dukungan pemerintah pusat di sektor pertanian karena mayoritas penduduk miskin Sulawesi Tengah bekerja di sektor pertanian.

"Perlu dukungan pemerintah pusat dalam rangka kerjasama antar wilayah untuk membuka dan memperluas pasar, sehingga umkm bisa naik kelas dan menyerap banyak tenaga kerja," jelas Rusdy Mastura. (*)