Rusdy Mastura Tekad Jadikan Donggala sebagai Etalase Utama Sulteng untuk IKN

TRIBUNPALU.COM, PALU - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perencanaan dan konsep pembangunan kota yang berorientasi pada masa depan. 

Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Presiden menyambut para kepala daerah dengan menggambarkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemampuan bangsa untuk merancang dan membangun kota sesuai dengan visi dan kebutuhan Indonesia masa depan.

Baca juga: Dari Desa Kola-Kola Donggala ke Kota Palu, Perjuangan Hidup Sawima Penjual Dange

"Selamat datang di Ibu Kota Nusantara,"ujar Presiden Jokowi, Selasa (13/8/2024). 

Rusdy Mastura menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), merupakan langkah berani Presiden Joko Widodo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan dikawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah.

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki letak yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Kalimantan Timur.

"Sehingga Sulawesi Tengah harus dipersiapkan menjadi daerah penyangga/penopang kebutuhan logistik masyarakat IKN Nusantara karena Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah," ujar Rusdy Mastura.

Baca juga: KPU Sulteng Gelar Rapat Koordinasi Pencalonan Pilgub 2024

Rusdy Mastura berkomitmen menata wilayah Donggala dengan membangun infrastruktur yang memadai sebagai beranda atau etalase depan Sulawesi Tengah sebagai penopang/penyangga IKN Nusantara di Kalimantan.

Rusdy Mastura  mengajak para bupati/walikota se Sulteng untuk mensukseskan dan berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.

 Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)