5,94 Persen Puskesmas di Sulteng Tidak Punya Dokter, Sekprov Minta Terobosan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sebanyak 5,94 persen Puskesmas di Sulteng tidak memiliki dokter umum, sementara dari 26 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru 8 rumah sakit yang dilengkapi dengan tujuh jenis layanan dokter spesialis dasar.

Hal ini terungkap pada Pertemuan Penyajian Informasi SDM Kesehatan dan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2024. 

Pertemuan itu berlangsung di hotel Aston, Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (21/8/2024). 

Baca juga: Baznas Sediakan Beasiswa Rp3 Juta per Semester untuk 10 Mahasiswa UIN Datokarama Palu

Dengan temuan itu, maka Gubernur Rusdy Mastura lewat Sekprov, Novalina, meminta stakeholder yang hadir untuk mendiskusikan jalan keluar terbaik atas permasalahan tidak adanya layanan dokter umum pada 5,94 persen puskesmas.

Padahal Sulteng semestinya tidak kehabisan dokter umum karena sudah ada dua universitas terkemuka yang membuka jurusan kedokteran yakni Universitas Tadulako dan Universitas Alkhairaat yang secara reguler meluluskan dokter-dokter baru.

“Tiap tahun lebih kurang 200 dokter sudah dihasilkan dari dua universitas dan agak bertolak belakang mengapa ada puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum,” ujar Novalina.

Baca juga: Upaya Cegah Stunting, DSLNG Kembali Gelar Gerakan Aksi Bergizi

Novalina berharap semoga ada terobosan dari kabupaten kota untuk menarik minat para dokter agar mau ditempatkan pada daerah-daerah terluar.

Begitu juga dengan upaya meningkatkan jumlah dokter spesialis pada tujuh layanan spesialis dasar yang harus tersedia di RSUD.

“Harus dipikirkan fasilitas apa yang harus disediakan termasuk insentif supaya dokter-dokter tertarik ditempatkan di faskes-faskes yang dekat dengan masyarakat kita,” ujar Novalina. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan drg Arianti Anaya, yang menyampaikan sambutan secara daring, berharap kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan kesehatan.

Baca juga: Sekolah Siaga Kependudukan, Strategi Jitu BKKBN untuk Ciptakan Generasi Berkualitas

Terutama yang jadi sorotan tajam dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan yang berkutat pada masalah jumlah, distribusi dan kualitas.

“Saya harap pertemuan ini dapat difasilitasi untuk mengisi kebutuhan (tenaga kesehatan) yang sesuai, agar terpetakan jumlah konkrit tenaga kesehatan di daerah, diantaranya lewat pengadaan formasi CPNS dan P3K," ujarnya. 

Di lain sisi, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, menyebut bahwa dinas kesehatan terus melakukan upaya-upaya percepatan peningkatan mutu SDM kesehatan melalui program tugas belajar, pelatihan-pelatihan, program afirmasi dokter dan dokter gigi, data STR tenaga kesehatan dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Baca juga: Jaga Kualitas Produk Tangkapan, Nelayan Bangkep-Balut Belajar Pengolahan Gurita di Makassar

Untuk PPDS, Ia menginfokan ada dua dokter yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular (BTKV).

Selain itu, pada Desember nanti tambahnya, RSUD Undata akan menangani operasi bedah jantung terbuka secara perdana.  

“Rumah Sakit Undata akan mampu melakukan bedah jantung,” ujarnya. (*)