Apel Gelar Pasukan Mantap Praja, Langkah Awal Pengamanan Pilkada 2024 di Donggala

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dalam membangun sinergitas lintas sektor, Ketua Bawaslu Donggala Abdul Salim turut serta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Tinombala 2024. 

Apel ini dirangkaikan dengan Rakor Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh KPU Donggala.

Apel digelar dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada serentak 2024, serta kesiapan personel maupun sarpras guna terselenggara Pemilihan kepala Daerah yang kondusif, aman dan damai.

Baca juga: Menteri AHY: Pendaftaran Bidang Tanah untuk Pemanfaatan Tanah Masyarakat Lebih Optimal

Kapolres Donggala AKBP Efos Satria Wisnuwardhana mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pelaksana serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kegiatan apel Gelar Pasukan.

"Semoga melalui kegiatan apel ini, kita dapat mempererat silaturahmi serta komitmen bersama dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Donggala," ungkap AKBP Efos Satria Wisnuwardhana.

AKBP Efos Satria Wisnuwardhana menambahkan, Pilkada serentak sebagai pesta demokrasi akan menjadi penentu masa depan bangsa.

Baca juga: KPU Sigi Terima Berkas Pendaftaran Rizal-Samuel Pongi Setelah Proses Verifikasi

"Pilkada Serentak merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi serta menjadi titik penentu masa depan bangsa," jelas AKBP Efos Satria Wisnuwardhana.

Lebih lanjut, AKBP Efos Satria Wisnuwardhana menekankan pentingnya peran setiap satuan tugas dalam menjaga tanggung jawab agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan sesuai harapan kita bersama. Tutup Kapolres

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Donggala Abdul Salim menyatakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kondusifitas serta bersama-sama mencegah potensi kerawanan selama tahapan Pilkada.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Ramaikan Edu Digifest 2024 di UIN Datokarama Palu

Abdul Salim menekankan bahwa rekan-rekan pengurus Partai Politik dalam tahapan pencalonan untuk memperhatikan dokumen syarat pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan dan tidak melibatkan ASN pada saat melakukan pendaftaran, tuturnya.

Abdul Salim menambahkan dengan kerja sama antar lembaga. Bersama-sama mengawal proses tahapan guna memastikan Pilkada berjalan secara demokratis. (*)