Katalog Elektronik Makin Canggih, Pjs Gubernur: Cegah Praktik Nakal dan Buat Persaingan Sehat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pjs Gubernur Novalina membuka acara Workshop Pengadaan Barang Jasa Terhadap Pelaku Usaha (Market Sounding) pada Kamis (31/10/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) berlangsung di Gedung Pogombo, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini mengundang 150 peserta secara daring maupun luring yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha lokal dan jasa konstruksi di Sulteng serta pewakilan organisasi profesi seperti KADIN, ASPEKINDO dan GAPENSI.

Dalam sambutannya, Pjs Gubernur Sulteng, Novalina mengatakan bahwa, kemudahan belanja lewat katalog elektronik diyakini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil dan mikro terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Baca juga: Kepala Desa di Banggai Bisa Dipidana Jika Terlibat Politik Praktis

Menurutnya di lain sisi, kemudahan ini menjadi ‘celah’ yang juga diakali pelaku usaha ‘nakal’ untuk melanggar aturan.

"Secara gamblang ada empat anomali belanja tidak lazim lewat katalog elektronik yang dapat dideteksi," ujar Pjs Gubernur. 

Adapun 4 anomali yang dijelaskan oleh Pjs Gubernur Sulteng Novalina adalah sebagai berikut : 

Ketika pembelian barang terus menerus dilakukan pada vendor yang sama. 

Ketika barang yang dibeli mengalami kenaikan harga tiba-tiba, tapi setelah dibeli harga barang kembali turun.

Kecepatan transaksi pertama dari sejak produk tayang di katalog elektronik. 
Kecepatan status penyelesaian suatu transaksi yang kurang dari 60 menit.

“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) tidak tinggal diam terhadap praktek-praktek nakal, olehnya dengan fitur e-audit, jejak digital belanja barang jasa dapat ditelusuri dengan mudah dalam katalog elektronik,” terang Pjs Gubernur Sulteng. 

Pjs Gubernur melanjutkan dengan penerapan katalog elektronik diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan perekonomian daerah, kepercayaan publik dan juga mencegah praktek korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

“Amanat reformasi birokrasi adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang mendasar, cepat dan masif terhadap tata kelola pemerintahan diantaranya melalui pengadaan barang jasa secara elektronik,” ungkapnya. 

Olehnya ia mengapresiasi dengan positif dan secara penuh mendukung workshop sebagai wahana mengumpulkan informasi dan juga memahami respon pasar serta pelaku usaha terhadap rencana pengadaan barang jasa pemerintah.

“Saya berharap teman-teman pelaku usaha dapat mengisi etalase-etalase yang disediakan (lewat katalog elektronik) dan juga ikut membantu kami (pemerintah daerah) supaya pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan secara integritas,” ujar Novalina. (*)