KRAK Sulteng Serukan Penegakan Hukum Tegas pada Peringatan Hari Antikorupsi

-

Selain tuntutan tersebut, massa aksi menyoroti dugaan praktik korupsi dalam penerbitan izin usaha oleh instansi terkait, termasuk DPRD, Kejaksaan Tinggi, dan Dinas PTSP. Mereka menuding adanya praktik “main mata” yang merugikan negara dan lingkungan.

Azmirandi, Kabag Persidangan DPRD Sulteng, memastikan pihaknya telah menerima surat tuntutan dari KRAK Sulteng. 

"Aspirasi ini akan diteruskan ke Komisi III DPRD. Kami segera mempersiapkan agenda RDP setelah selesai koordinasi pada 14 Desember 2024," ujarnya.

Baca juga: Khas Hotel Palu Tawarkan Beragam Promo Menarik di Bulan Desember

Massa aksi juga menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diduga mempermudah tindak korupsi di daerah.

Mereka mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang melibatkan perusahaan besar.

Baca juga: Ingatkan Indikator Utama Pengawasan, Sekprov Harap Pengawas Melek Digitalisasi

“Kami optimis penegakan hukum yang tegas dapat mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Sulawesi Tengah. Jika tidak ada langkah konkret, kami siap membawa masalah ini ke tingkat nasional,” tegas Harsono Bereki, Koordinator Aksi.

Melalui peringatan Hari Antikorupsi ini, KRAK Sulteng menegaskan komitmennya dalam melawan praktik korupsi yang merugikan masyarakat. 

Mereka menyerukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (*)