Program MBG di Sulteng Akan Berlangsung di 2 Sekolah, Pakai Dana Presiden, Begini Penjelasannya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah di Sulteng akan berlangsung di dua sekolah menengah di Kota Palu.

Kedua sekolah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba program tersebut adalah SMA Negeri 2 Palu dan SMK Negeri 1 Palu.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Yudiawati Vidiana mengungkapkan, pembiayaan program ini bersumber dari dana pribadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Untuk program MBG itu, kita di tahun 2025 hanya ada di SMK N 1 Palu dan SMA N 2 Palu, terkait pembiayaan itu masih menggunakan dana pribadi dari bapak Presiden," ujar Yudiawati saat ditemui di Kota Palu, Senin (6/1/2025). 

Baca juga: Shin Tae-yong Tidak Lagi Latih Timnas Indonesia, PSSI Resmi Akhiri Kontrak

“Kami sudah merapatkan hal ini bersama pihak Dandim Kota Palu. Untuk sementara, uji coba dilakukan di dua sekolah tersebut,” tambah Yudiawati Vidiana. 

Lebih lanjut, Yudiawati Vidiana menyebutkan bahwa Wakil Ketua MPR, Muhammad Akbar Supratman, dijadwalkan akan berkunjung ke Palu pada 8 Januari 2025.

Kunjungan tersebut direncanakan untuk membahas pelaksanaan program MBG di Sulawesi Tengah.

“Besok pagi, kami akan rapat secara telekonferensi pukul 09.00 WITA untuk membahas dengan beliau. Berdasarkan informasi dari ajudan Pak Gubernur, ada rencana pemberian makan bergizi gratis yang merupakan bagian dari uji coba oleh pihak MPR RI. Kepastian pelaksanaannya masih akan dibahas besok,” jelas Yudiawati Vidiana.

Baca juga: Gempa 3,6 Magnitudo Kembali Guncang Morowali

Yudiawati Vidiana menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap uji coba dan belum diterapkan di semua sekolah.

“Program ini akan dinyatakan berjalan penuh setelah diterapkan secara merata di seluruh sekolah. Untuk saat ini, baru satu hingga dua sekolah yang mengikuti program ini,” kata Yudiawati Vidiana.

Meski direncanakan berlangsung selama beberapa bulan ke depan, pelaksanaan lebih lanjut masih bergantung pada ketersediaan anggaran.

Yudiawati Vidiana menambahkan bahwa Dinas Pendidikan hanya berperan sebagai lokus pelaksanaan, sementara anggaran kemungkinan masih berada di pihak TNI.