Abdul Rahman Hadiri Pelantikan Pengurus DPW Peknas se Sulawesi tengah Periode 2025-2030

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua DPRD Sulteng diwakili Anggota Komisi IV, Abdul Rahman menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Kota, Kabupaten, dan Anak cabang Peknas Se Sulawesi tengah Periode 2025-2030.

Kegiatan yang digelar oleh DPW Pengurus Cabang Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Sulteng ini berlangsung di Sriti Convention Hall, jl Durian, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Pantauan TribunPalu.com, Abdul Rahman tampak diapit oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol, Helmi Kwarta Putra Rauf dan Ketua DPW Peknas Sulteng, Isram Said Lolo.

Selain itu, acara dihadiri  oleh  Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Republik Indonesia Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, seluruh Bupati Walikota Se provinsi Sulawesi tengah, Kepala-kepala OPD, dan seluruh pengurus Peknas Se Sulteng. 

Dalam sambutannya, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Moraza menyampaikan bahwa Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai prioritas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Ketua DPW Peknas Sulteng Bakal Fokus Pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan lokal

“UMKM sebagai pejuang yang mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Helvi Moraza.

Helvi Moraza menjelaskan kebijakan berbasis kearifan lokal, menjadi langkah strategis dalam memajukan sektor UMKM. 

Lebih lanjut Helvi Moraza mengatakan bahwa seiring dengan upaya memajukan ekonomi daerah, pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi industri yang melibatkan UMKM. 

Keberadaan sektor ini tidak hanya relevan di industri besar, tetapi juga dalam penguatan rantai pasok dan penciptaan produk bernilai tambah.

“Selain itu, program ketahanan pangan, energi, serta perumahan rakyat diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi,” ungkap Helvi Moraza.

Pengentasan kemiskinan kata Wamen akan menjadi misi utama UMKM. 

Baca Juga: Wamen UMKM: Sinergi Lokal dan Digitalisasi Dorong Ekonomi Kerakyatan

Dengan melibatkan masyarakat dalam usaha mandiri, UMKM mampu mengubah pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian ekonomi. 

Pada tahun 2024, tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang.

“Program seperti pelatihan berbasis digitalisasi, perluasan akses pasar, dan pembiayaan menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM,” jelas Helvi Moraza.

Kata Helvi Moraza, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk menjaring talenta muda wirausaha. Salah satu inisiatifnya adalah membentuk Badan Usaha Milik Kampus (BUMK).

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan lahir wirausahawan muda yang mampu bersaing di pasar global.

“Program Rumah Produksi Bersama (LPB) yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM juga menjadi langkah strategis. Sebanyak 16 titik lokasi LPB tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung 12 komoditas unggulan,” pungkasnya. (*)