DPR RI Tuntut Pertanggungjawaban Aparat Malaysia, Buntut Kasus Penambakan Lima WNI

TRIBUNPALU.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menuntut adanya pertanggungjawaban oleh Aparat Malaysia buntut kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025).

Dave Laksono menyesalkan insiden penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Diketahui akibat peristiwa tersebut satu WNI tewas, dan empat lainnya luka-luka.

"Tentu kita sangat menyesali kejadian ini yang mengakibatkan 1 WNI meninggal dan sejumlah WNI kita luka," kata Dave saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (27/1/2025).

Namun, Dave juga mengingatkan pentingnya penjelasan mengenai status kelima WNI tersebut di Malaysia.

"Status mereka ini saat di sana yang harus dipertegas apakah mereka ini PMI yang bekerja di perusahaan Malaysia atau mereka ini nelayan yang sedang melintas atau mereka ABK kapal lain," ujarnya.

"Akan tetapi eksesif yang dilakukan oleh aparat Malaysia tentu harus ada pertanggungjawaban karena telah mengakibatkan korban jiwa, korban material dan imaterial," ujar Dave.

Baca juga: Kronologi dan Fakta 5 Pekerja Migran Indonesia Ditembak di Laut Malaysia

Lima WNI Korban Penembakan

Sebelumnya Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha membenarkan kabar lima WNI jadi korban penembakan.

"Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM (Polisi Diraja Malaysia) didapat konfirmasi bahwa benar pada 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal," kata Judha, Minggu (26/1/2025).

Judha menambahkan penembakan dilakukan terhadap lima pekerja migran unprosedural itu diduga karena melakukan perlawanan.

"Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami," ucap Judha.

Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.

Lebih lanjut, Judha juga menduga kalau insiden ini terjadi lantaran adanya penggunaan kekuasaan yang berlebih dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia.

"KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force," ujar dia.