DPN Sulteng Minta Perusahaan Tambang di Poboya Palu Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNPALU.COM - Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah meminta perusahaan tambang di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, agar memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam aktivitasnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPN Sulteng Imran menanggapi konflik antara masyarakat lingkar tambang dan perusahaan di Pooboya Kota Palu.

Wakil Ketua DPRD Sigi itu mengatakan, hingga saat ini DPN Sulteng belum mendapatkan data terkait jumlah Tenaga Kerja Lokal yang bekerja di kawasan perusahaan tambang Poboya. 

Namun, DPN Sulteng menerima banyak laporan adanya tenaga kerja luar daerah yang menggunakan domisili Kota Palu untuk bekerja. 

"Apakah surat keterangan domisili ini yang menjadi acuan perusahaan kemudian mengklaim telah memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja Lokal, tentu itu perlu kami pertanyakan," kata Imran dalam keterangan resminya, Rabu (19/2/2025).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sulteng Soroti Group Salim dan Ancaman TKA di Tambang Emas Poboya

Ia menjelaskan, kehadiran perusahaan haruslah berdampak pada kehidupan masyarakat lingkar tambang khususnya lapangan kerja baru.

DPN ingin memastikan bahwa perusahaan tambang sebagai pemilik IUP berkomitmen terhadap masyarakat lingkar tambang. 

"Kami tahu bahwa kehadiran Perusahaan Tambang Emas ini memiliki resiko kerusakaan dan masalah sosial yang besar, dan tentu ini harus seimbang dengan dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, dan tentu ini yang sama sama kita kawal," ucap Imran. 

Saat ini, DPN meminta laporan tenaga kerja di Perusahaan Tambang Emas yang beroperasi di Poboya guna memastikan komitmen terkait Tenaga Kerja Lokal. 

"Semoga saja apa yang dikhawatirkan itu tidak benar dan perusahaan itu benar-benar menjalankan komitmennya," tutur Imran.