Wamendagri Ungkap Prabowo Geram dengan Pencurian Uang Rakyat, Tekankan Hukuman Berat bagi Koruptor

TRIBUNPALU.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto marah karena masih ada pihak yang berani mencuri uang rakyat.

Bima Arya mengungkapkan bahwa kemarahan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam rapat serta saat mendengarkan taklimat bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025).

Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa pejabat yang masih terlibat dalam praktik korupsi sudah sangat melampaui batas.

Bima juga menambahkan bahwa meskipun Prabowo sebagai Presiden RI telah memberikan peringatan berkali-kali, hal ini tetap terjadi.

Baca juga: Ribuan Warga Sambut Nahkoda Baru Banggai Kepulauan

"Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang yang masih keterlaluan, sudah diperingatkan, tapi masih saja ada yang mencuri uang rakyat, lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan," ujar Bima Arya setelah mengikuti rapat, Selasa.

Meski begitu, ia tak merinci apakah yang dimaksud persoalan korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik, yaitu kasus tata kelola minyak di PT Pertamina.

Hanya saja, Bima menyebut Prabowo meminta pelaku Koruptor untuk bisa dihukum dengan berat. 

Arahan itu juga disampaikan kepada pimpinan penegak hukum dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut hadir.

"Beliau juga menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi mendorong agar Koruptor itu dihukum berat," terangnya.

Baca juga: Safari Ramadan 2025, Bupati Banggai Kunjungi Kecamatan Bunta dan Gelar Pasar Murah

Lebih lanjut, Prabowo memberikan arahan mengenai pentingnya perbaikan pendidikan tanah air dengan perbaikan fasilitasnya sampai daerah pelosok.

Lalu Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan rencana untuk mendirikan 70 ribu koperasi desa sebagai outlet sembako untuk obat-obatan dan adanya peningkatan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp7 miliar.

"Presiden juga menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik," ucapnya.

Baca juga: Moh Rizal Intjenae Lanjutkan Program Beasiswa untuk Siswa Berprestasi ke Yaman

Prabowo Panggil Ketua KPK

Pada Selasa kemarin, Prabowo juga memanggil pimpinan KPK ke Istana Negara.

Setidaknya, Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terlihat memasuki Istana guna memenuhi undangan rapat serta mendengarkan taklimat dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara itu, Prabowo sempat memberikan arahan khusus kepada Setyo Budiyanto. 

Arahan itu tidak lain meminta agar lembaga antirasuah bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya.

"Untuk KPK penekanannya beliau (Prabowo) kepada aparat penegak hukum, untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya," ujar Setyo kepada wartawan seusai acara, Selasa.

Baca juga: Moh Rizal Intjenae Lanjutkan Program Beasiswa untuk Siswa Berprestasi ke Yaman

Adapun sebagaimana Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diatur bahwa KPK dengan fokus kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan lembaga penegak hukum negara bersifat independen dan bertanggung jawab kepada publik. 

Selain itu, KPK juga hanya berkewajiban menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski begitu, Setyo mengatakan kehadirannya juga hanya memenuhi undangan dari Presiden Prabowo. 

Ia menyatakan semua kementerian/lembaga juga turut menghadiri rapat sekaligus taklimat dari Prabowo.

Baca juga: Satlantas Polresta Palu Bagikan Takjil Ramadan di Jl Jendral Sudirman

Setyo meyakinkan kehadirannya dalam acara Presiden Prabowo di Istana Negara ini tidak ada urusannya dengan independensi KPK. 

Menurutnya, Presiden Prabowo juga tidak melakukan sejumlah intevensi.

"Tidak ada, semuanya profesional," jelasnya.

Lagi pula, Setyo mengatakan acara kali ini bersifat terbuka. Artinya, semua tamu undangan bisa mendengar arahan dari Presiden Prabowo.

"Ini kan terbuka, ini kegiatan bersifat terbuka semua orang bisa melihat, arahan beliau juga jelas semuanya. Jadi tidak ada yang personal, tidak ada yang pada satu lembaga," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com