Pengangkatan CPNS 2024 Dijadwalkan Ulang, Rini Widyantini Jelaskan Alasan Penundaan

TRIBUNPALU.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengumumkan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dilakukan pada Oktober 2025. 

Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan diangkat pada Maret 2026, dan Rini menekankan bahwa penjadwalan ini bertujuan agar semua CPNS dapat diangkat secara bersamaan.

Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah dijadwalkan ulang menjadi Oktober 2025.

Di sisi lain, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat pada Maret 2026.

Baca juga: Parimo Kembali Masuk 110 Event Kharisma Nusantara, Bukti Daya Tarik dan Potensi Sektor Pariwisata

Rini Widyantini menegaskan bahwa penjadwalan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 bukanlah sebuah penundaan, melainkan untuk memastikan bahwa semua CPNS dapat diangkat secara serentak.

"Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat," ungkap Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

“Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026."

“DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,”

Baca juga: Jadwal Buka Puasa di Sulawesi Tengah Kamis 6 Maret 2025

Rini mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung program prioritas pembangunan.

"Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbanhkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah," ujarnya menjelaskan.

Keputusan ini, kata Rini, sudah disepakati bersama Komisi II DPR.

Pemerintah dan DPR dipastikan akan tetap mengangkat pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi, sebagai pegawai.

Rini pun memastikan bahwa penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bukan karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ungkap Rini Widyantini.