Bahlil Lahadalia Diminta Minta Maaf Setelah Disertasinya Dikenakan Pembinaan UI

TRIBUNPALU.COM - Universitas Indonesia (UI) meminta Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan permintaan maaf kepada civitas akademika. 

Permintaan ini muncul setelah Bahlil Lahadalia terbukti melanggar etika akademik terkait Disertasi doktoralnya, dan pihak terkait juga diminta untuk meminta maaf. 

Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan untuk memperbaiki kesalahan dalam pembuatan Disertasi Bahlil.

"Permintaan maaf ke sivitas akademika UI," kata Heri Hermansyah dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Permintaan ini menjadi bagian dari langkah evaluasi setelah Disertasinya di Program Doktoral Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI dinilai perlu perbaikan.

Baca juga: SBY: Jangan Biarkan Kekuasaan Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Heri mengatakan pihaknya memberikan sanksi pembinaan kepada Bahlil, termasuk promotor, kopromotor, hingga kepala program studi SKSG UI.

Menurut dia  hal tersebut kesepakatan empat organ UI.

Diantaranya Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat yang  memutuskan untuk melakukan pembinaan.

"Pembinaan kepada promotor, kopromotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional secara objektif," ujar Heri.

Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah mengatakan bahwa semua pihak terkait dalam kasus tersebut diminta untuk menyampaikan permintaan maaf, termasuk Bahlil.

“Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” ucap Arie.

Baca juga: 2.044 Pendaftar Polri Sulteng, Polda Pastikan Seleksi Bersih dan Transparan

Ketua Umum Partai Golkar itu juga diminta untuk melakukan perbaikan penulisan Disertasi.

“Ya seperti yang tadi rektor sampaikan. Jadi perbaikan itu nanti bagaimana karya tulis ilmiah pada umumnya, itu nanti akan ditentukan oleh promotor dan kopromotornya, dan itu nanti tergantung bagaimana substansinya,” ungkapnya.

Persoalan Bahlil Lahadalia

Diberitakan sebelumnya, isu Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG Universitas Indonesia, Bahlil dibatalkan, muncul setelah diduga risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI, beredar luas di media sosial.

Dalam risalah rapat pleno tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, DGB UI merekomendasikan agar Disertasi Bahlil Lahadalia dibatalkan karena ditemukan beberapa pelanggaran.

Salah satunya adalah adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data.

Menurut risalah yang beredar, data penelitian Disertasi Bahlil didapatkan tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan.

Baca juga: Kapolda Sulteng Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan di Masjid Ar Rahman

Gelar Doktor Sudah Ditangguhkan

Setelah polemik Disertasi Bahlil Lahadalia muncul dan menjadi sorotan publik, gelar Doktor Ketua Umum Golkar itu ditangguhkan.

Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

Keputusan ditangguhkannya gelar Doktor milik Bahlil telah ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf.

"Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," demikian pernyataan UI dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).

UI juga meminta maaf atas diluluskannya Bahlil dalam program Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Pihak kampus juga bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola di program Doktor SKSG.

"Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian," jelas UI.

Baca juga: 2.000 Lowongan Kerja Tersedia di Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Segera Daftar di Sini

Terkait penangguhan gelarnya itu, Bahlil Lahadalia mengaku tak tahu.

Ia mengatakan bukan gelarnya yang ditangguhkan, melainkan ada revisi pada Disertasinya.

"Saya belum tahu isinya. Tapi, yang jelas kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat."

"Yang saya pahami bukan ditangguhkan (gelarnya), tapi memang wisuda saya harusnya di Desember. Saya kan dinyatakan lulus setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember," jelas Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

"Kalau kemarin Disertasi saya, setelah Disertasi kan ada perbaikan Disertasi." (*)

"Jadi setelah perbaikan Disertasi, baru dinyatakan selesai. Selebihnya nanti tanya di UI aja ya," lanjut dia.

Sebagai informasi, sidang Disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab Disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, diduga kuat plagiat.

Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek Disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

Hasilnya, similarity index Disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun karya mahasiswa itu berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Sulawesi Tengah Gandeng BPKP untuk Tingkatkan PAD

Respons Bahlil

Ditemui wartawan di Istana Kepresidenan sekitar 21.19 WIB, Senin (3/3/2025), Bahlil enggan berkomentar.

Ia hanya melambaikan tangan ke arah media sembari berjalan menuju mobilnya.

Setelahnya, sejumlah awak masih mengikutinya untuk menanyakan perkara yang sama.

Akan tetapi, Bahlil tetap bungkam hingga dirinya naik ke dalam mobil dan meninggalkan area Kompleks Istana Kepresidenan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews,com