SBY: Jangan Biarkan Kekuasaan Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

TRIBUNPALU.COM - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan bahwa seorang pemimpin yang sangat ingin mempertahankan masa jabatannya cenderung akan tergoda untuk memperpanjang kekuasaannya.

Ia menegaskan bahwa berbagai cara akan dilakukan, termasuk mengubah konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi bedah buku yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat (7/3/2025).

Acara ini dilaksanakan secara hybrid, dengan format luring dan daring.

"My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms," ujar SBY.

Baca juga: 2.044 Pendaftar Polri Sulteng, Polda Pastikan Seleksi Bersih dan Transparan

Langkah tersebut tentu ada yang berhasil dan juga sebaliknya. Namun, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya selalu ditolak di manapun.

Ia mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal tahun 2010-an atau dikenal sebagai Arab Spring.

"Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan," ujarnya.

"Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power," tegas SBY.

Baca juga: Satresnarkoba Polresta Palu Tangkap Pria Paruh Baya Diduga Pengedar Sabu

Presiden 2 periode ini melarang keras penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara. 

Menurutnya sudah sepatutnya hal tersebut didapat secara sah dengan mengikuti konstitusi dan demokrasi.

Pun setelah kekuasan itu digenggam, maka seharusnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com