100 Sekolah Rakyat Ditargetkan Dibangun Tahun Ini, Mensos Sebut 40 Sudah Siap

Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan sebanyak 100 Sekolah Rakyat didirikan tahun ini.

Editor: Lisna Ali
Handover
SEKOLAH RAKYAT - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempertimbangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. 

TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan sebanyak 100 Sekolah Rakyat didirikan tahun ini.

Dari target itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan sudah ada 40 yang siap digunakan.

Jumlah ini hampir setengah dari target sebanyak 100 sekolah rakyat. 

“Minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

"Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap)," ujar Gus Ipul.

Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (10/3/2025) malam.

Dia menegaskan, Kemensos juga turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Dalam rakor tersebut, Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat.

"Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

“Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," tambah dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

Menurutnya, Sekolah Rakyat harus didukung dengan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas.

“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan menurunkan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota untuk SD dan SMP, kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur,” jelasnya.

“Kita ini menyiapkan pendidikan generasi emas 2045, pasti ini pendidikan yang harus qualified," kata Khofifah.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved