Sulteng Hari Ini

BPJS Kesehatan Dukung Program BERANI Sehat, Gubernur Sulteng: UHC Prioritas Jadi Pintu Masuknya

BPJS Kesehatan, melalui Ketua Dewan Pengawas Prof Abdul Kadir, menyatakan dukungan penuh dan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenga

Penulis: Zulfadli | Editor: Haqir Muhakir
Handover
BPJS Kesehatan, melalui Ketua Dewan Pengawas Prof Abdul Kadir, menyatakan dukungan penuh dan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program BERANI Sehat.  

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - BPJS Kesehatan, melalui Ketua Dewan Pengawas Prof Abdul Kadir, menyatakan dukungan penuh dan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program BERANI Sehat. 

Dengan program ini, masyarakat hanya perlu membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes).

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido, di ruang kerja gubernur pada Rabu siang (12/3/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyeny serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan. 

Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sulteng Temui Gubernur Anwar Hafid, Sinergi untuk Layanan Hukum Berkualitas

Sementara dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan, Komang Adi Sujendra, serta Direktur RSUD Undata, Herry Mulyadi. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menyoroti kendala pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang menyebabkan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditolak berobat di faskes.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia bersama Wagub Reny Lamadjido menggagas program BERANI Sehat, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan membawa KTP.

Gubernur juga meminta masukan dari Dewan Pengawas dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan terkait langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah daerah agar masyarakat tetap bisa berobat meskipun memiliki tunggakan iuran, serta solusi untuk melunasi tunggakan tersebut di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Kami mencari sedikit relaksasi supaya tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tercover BPJS Kesehatan,” ujarnya, berharap adanya solusi konkret.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa di beberapa daerah lain telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan konsep serupa BERANI Sehat. 

Artinya, masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan di semua faskes.

Ia menambahkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah sudah mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 % . Hal ini membuka peluang besar untuk menerapkan UHC Prioritas.

Namun, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa masih ada tiga kabupaten di Sulawesi Tengah dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80 % , yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. 

Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan UHC Prioritas secara menyeluruh.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved