3 Kabupaten Sanggupi Target UHC Prioritas, Gubernur: Berkah Ramadhan BERANI Sehat Terwujud

TRIBUNPALU.COM, PALU - Terdapat 3 Kabupaten dengan persentasi cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80 persen menyanggupi target menuju UHC Prioritas dalam konteks sinergitas program BPJS Kesehatan dengan BERANI Sehat.

UHC (Universal Health Coverage/Perlindungan Kesehatan Semesta) Prioritas adalah skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulteng, dengan syarat cakupan peserta JKN lebih dari 90 persen dari jumlah penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten kota minimal 80 persen.

Bupati/Pj Bupati dari Ketiga kabupaten yakni Donggala, Sigi dan Parigi Moutong  berkomitmen di hadapan Gubernur Anwar Hafid dan Wagub dr Reny A Lamadjido untuk mengejar selisih kebutuhan peserta aktif JKN hingga 25 Maret 2025.

“Berkah Ramadhan pada hari ini kita sepakat BERANI sehat terwujud dan kita deklarasi UHC prioritas tanggal 13 April 2025,” ucap Gubernur Sulteng dengan penuh syukur.

Kesehatan ungkap gubernur adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin guna mengurangi beban kehidupan rakyat melalui tersedianya jaminan kesehatan yang bisa diakses masyarakat berobat.

“Kalau kita tidak bisa menangani ini maka menjadi dosa pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit sendiri di rumah,” ujarnya berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan terbaik.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyney menampilkan simulasi cost sharing (pembagian anggaran) antara provinsi dan 3 kabupaten untuk memenuhi persyaratan beserta data terpilah potensi peserta nonaktif untuk diaktifkan kembali.

Berdasarkan data, Donggala harus mengaktifkan kurang lebih 16.741 peserta, lalu Sigi 21.701 dan Parigi Moutong 9800. 

Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat segera menyepakati besaran cost sharing dan segmen peserta nonaktif mana saja yang prioritas untuk diaktifkan hingga batas waktu 25 Maret 2025.

Selain itu BPJS kesehatan juga telah mengkalkulasi potensi pertumbuhan peserta baru yang akan ditanggung provinsi per bulan, sebagai salah satu ketentuan program UHC Prioritas.

Dengan mekanisme ini maka kabupaten kota tidak pusing lagi jika terjadi penambahan peserta baru karena akan ditanggung provinsi kewajiban pembayaran iuran.

Menguatkan hal-hal yang disampaikan, Wagub Reny Lamadjido menyarankan supaya pemerintah kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong berjuang keras merebut kuota peserta JKN segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN.

Caranya cukup dengan melengkapi data calon peserta PBI dan mengirimnya lewat aplikasi SIKS-NG Kemensos.

"Rebut PBI sebanyak mungkin untuk mengurangi beban APBD," usulnya.

Dengan UHC Prioritas sebagai pintu masuk BERANI Sehat maka dipastikan masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas. 

Hanya membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulteng langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis.

Kegiatan turut dihadiri Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan serta elemen terkait. (*)