Sabtu, 25 April 2026

Sigi Hari Ini

Samuel Yansen Pongi: Penertiban PETI adalah Prioritas di Sigi

Samuel Yansen Pongi menegaskan bahwa jika kegiatan PETI terus berlanjut, pemerintah akan mengambil langkah tegas dan terukur.

HANDOVER / HUMAS PEMDA SIGI
PENANGGULANGAN PETI DI SIGI - Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, memimpin rapat terkait penutupan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Lindu. 

Laporan Wartawan TribunPalu,com, Andika

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, memimpin rapat terkait penutupan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Lindu.

Rapat yang berlangsung di kantor Camat Desa Tomado, Kecamatan Lindu, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kepala Gakum, anggota DPRD Kabupaten Sigi, Kasatpol PP, Kasat Reskrim Polres Sigi, Kasei Intel Kajari Sigi, Danramil Kulawi, serta tokoh agama, tokoh adat, Ketua Majelis Adat, seluruh lembaga adat, tokoh pemuda, pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Lindu, serta perwakilan masyarakat setempat.

Dalam rapat tersebut, Samuel Yansen Pongi menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mencegah dampak lebih lanjut dari aktivitas PETI yang berlangsung di wilayah tersebut.

Baca juga: Tolak RUU TNI, Mahasiswa Universitas Tadulako Serukan Darurat Demokrasi

Samuel Yansen Pongi menegaskan bahwa jika kegiatan PETI terus berlanjut, pemerintah akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk menanggulangi masalah ini.

Samuel Yansen Pongi juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak main-main dalam penertiban PETI.

"Kabupaten Sigi adalah kabupaten yang menjaga kelestarian alam, dan tambang ilegal dapat merusak ekosistem hutan serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penertiban PETI adalah prioritas bagi kami," ungkap Samuel Yansen Pongi.

Lebih lanjut, Samuel Yansen Pongi mengingatkan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dengan menekankan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved